Pemkot Samarinda Andalkan Kartu Parkir Berlangganan untuk Atasi Persoalan Parkir di Kota Tepian

Tak sampai di situ saja, permasalahan lain yang muncul adalah soal kemampuan masyarakat untuk membayar penuh biaya langganan di awal. Untuk itu, Pemkot bersama Bank Mandiri tengah menyiapkan skema top-up bertahap.

“Tidak semua orang bisa langsung bayar Rp1 juta. Ada yang hanya mampu isi Rp50 ribu. Dan di Bank Mandiri sudah menyanggupi untuk bantu teknologi top-up agar bisa fleksibel. Jadi nanti petugas bisa tahu, kalau saldo habis, kartu harus diisi ulang,” terangnya.

Sistem ini akan diujicoba terlebih dahulu di kalangan internal Pemkot Samarinda. Sekitar 12.000 sampai 15.000 pegawai akan menjadi pengguna pertama kartu berlangganan, sebagai contoh kepada masyarakat.

Andi Harun juga memberikan sinyal tegas terhadap keberadaan juru parkir liar yang masih marak di lapangan. Ia menilai, praktek jukir liar yang selama ini dianggap ‘pekerjaan biasa’ justru mengikis nilai-nilai ketertiban hukum.

“Setelah kebijakan ini berjalan, masyarakat harus berani bilang ‘tidak’ kepada jukir liar. Kalau diancam atau diteror, silakan dokumentasikan. Kita akan kerja sama dengan aparat penegak hukum. Jukir liar yang meresahkan bisa masuk ranah pidana,” tegasnya.

Walikota juga mengakui bahwa langkah ini mungkin akan menuai kontroversi. Namun dirinya optimis agar perubahan peradaban di Kota Samarinda semakin terlihat.

“Saya tahu akan ada pihak-pihak yang terganggu, karena selama ini menerima uang dengan cara mudah. Tapi sampai kapan kita tidak berbuat sesuatu demi menciptakan ketertiban sosial?” tutupnya. (*)