Jokowi Bukan Oposisi, PSI Sebut Wajar Jika Didatangi Menteri Prabowo

"Bisa langsung mengubah PSI sampai minimal jadi partai kelas menengah. Seimbang dengan NasDem, mengimbangi Demokrat. Jadi itu memang kekuatan yang luar biasa sekali," katanya. 

Namun, bergabungnya Jokowi ke PSI diprediksi tak akan berjalan secara mulus. Banyak tantangan yang harus dilewati. 

Termasuk untuk mendapatkan persetujuan para kelompok relawan Jokowi. 

Ada anggapan, kata Abdul Hakim, bahwa kelompok relawan Jokowi ini merasa lebih besar daripada parpol, khususnya PSI. 

"Jadi pertanyaannya PSI bisa ke sana kalau misalnya bisa diterima juga oleh kelompok relawan Jokowi. Problemnya relawan Jokowi sekarang itu sudah memiliki struktur hingga mekanisme sendiri dan nggak gampang juga diserap parpol," katanya. 

Oleh karena itu, benar tidaknya rumor bergabungnya ke PSI ini hanya bisa dijawab oleh Jokowi sendiri. 

Sebab persetujuan Jokowi jugalah yang akan membuat para relawan mendukung keputusan tersebut. 

"Sekali lagi itu terjadi gara-gara pak Jokowi. ProJo dan kelompok relawan lainnya itu kekuatan ujungnya adalah sosok Jokowi. Kalau pak jokowi menginginkan semuanya gabung PSI, ya itu yang akan terjadi," ucapnya. 

Dalam pemilihan ketua umum PSI yang baru nanti akan menggunakan konsep one man one vote.

Menurut Abdul Hakim, konsep ini seolah membuat pemilihan sangat terbuka sehingga siapapun bisa terpilih. 

Hanya saja, konsep one man one vote sebenarnya justru menguntungkan nama-nama yang sudah populer. 

"One man one vote untuk pemilihan ketum itu sangat dipengaruhi oleh popularitas dan akseptabilitas seorang sosok," katanya.

Ketua DPW PSI Jawa Tengah Antonius Yoga Prabowo sempat menyebut sejumlah nama sudah masuk ke dalam bursa ketum PSI, beberapa waktu lalu. 

Nama-nama itu mencakup Ketua Umum PSI saat ini yakni Kaesang Pangarep, Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP PSI, Agus Herlambang hingga Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia, Isyana Bagoes Oka.

Dengan konsep one man one vote ini sekitar 2.000-an kader yang hadir bakal memiliki hak suara dalam menentukan pemimpinnya.