Pemda Terkendala Memuluskan Jalan Kutai Barat-Mahakam Ulu di Kaltim, Andalkan BBPJN

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – DPRD Kaltim berharap ruas jalan di Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) menjadi atensi pihak Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau BBPJN.

Faktanya memang, beberapa ruas jalan menuju 2 Kabupaten ini masih belum bisa dibilang 100 persen mantap atau mulus. 

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel pun menyebut ada kendala dari Pemerintah daerah agar dapat memuluskan jalan-jalan ini, karena status kepemilikan.

“Memang, mayoritas jalan nasional. Pemprov atau pemkab tak bisa memperbaikinya. Tapi kita apresiasi BBPJN Kaltim yang terus berupaya agar pemeliharaan dan pembangunannya berjalan,” ungkap legislator dapil Kubar–Mahulu tersebut, Sabtu (19/4/2025).

Baca juga: Ide DPRD Kaltim, Refocusing jadi Solusi untuk Akomodasi Program Kerja Gubernur dan Wagub

DPRD Kaltim sendiri, lanjut Ekti, juga telah mencari tahu apa saja kegiatan, baik ruas jalan nasional atau provinsi untuk tahun 2025 ini.

Termasuk perbaikan serta pemeliharaan ruas jalan penghubung antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur. 

Khusus 2 Kabupaten ini, dijelaskan Ekti bahwa ada tiga proyek jalan nasional yang akan ditangani BBPJN di Kaltim. 

Ketiga proyek ini nantinya melaui kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) dengan masa kerja sepanjang 2025-2027.

Preservasi Jalan Muara Muntai ke Nayan, Jalan SP Blusuh menuju Batas Kaltim dan Kalimantan Tengah.

Kemudian, konektivitas Samarinda hingga Kubar, dari SP Blusuh menuju SP 3 Damai, berlanjut ke Barong Tongkok dan Mentiwan.

Baca juga: Jalan Rusak di Lok Tuan Bontang Ganggu Mobilitas Warga, Berisiko Timbulkan Kecelakaan

“Tiga MYC ini bagus. Tapi kalau dikerjakan semua hasilnya malah seperti tak beraturan, nanti ada yang mulus ada yang tidak,” ungkapnya.

Untuk itu, Ekti meminta agar BBPJN memberi atensi pekerjaan agar difokuskan ke satu titik, konektivitas Samarinda ke Kutai Barat dahulu.

Alasannya, kondisi jalan nasional di Barong Tongkok hingga Mentiwan sepanjang 20,3 kilometer mengalami rusak parah.

“Pemkab atau Pemprov jelas tidak bisa tangani memperbaiki karena terhalang aturan status kepemilikan jalan. Mending fokus saja, jangan sepotong-sepotong,” pintanya.

Kubar sendiri, hanya ada dua status jalan, yakni nasional dan kabupaten.