DPRD Balikpapan Beri Masukan Saat Penyusunan RPJMD 2025–2029, Soroti Kesehatan, Banjir, Pendidikan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan memberikan sejumlah masukan penting kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2025–2029.

Masukan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, usai memimpin Rapat Paripurna ke-9 masa sidang II yang digelar di Gedung Parkir Klandasan, Senin (21/4/2025).

Dalam pernyataannya, Yono menegaskan bahwa masukan yang diberikan DPRD berfokus pada permasalahan krusial yang selama ini dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti banjir, akses air bersih, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Baca juga: Penjelasan Dinas Pekerjaan Umum Terkait Penyebab Kebocoran dan Retakan Gedung Baru DPRD Balikpapan

"Masukan-masukan ini kami berikan agar program lima tahun ke depan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat," ujarnya kepada awak media.

Salah satu perhatian utama DPRD adalah layanan kesehatan, khususnya terkait BPJS. Yono menyoroti keterbatasan jenis penyakit yang ditanggung oleh BPJS, yang saat ini hanya mencakup 148 jenis penyakit. Menurutnya, perlu ada dorongan agar seluruh jenis penyakit bisa ditanggung sepenuhnya oleh program jaminan kesehatan tersebut.

"Kami ingin layanan kesehatan ini betul-betul gratis tanpa diskriminasi. Apalagi ini sudah sejalan dengan program Gubernur Kaltim yang baru, yang juga mendorong pengobatan gratis," tegasnya.

Selain kesehatan, persoalan banjir yang masih menjadi momok di beberapa wilayah Balikpapan turut disoroti. DPRD mendesak agar penanganan banjir diprioritaskan di titik-titik rawan, seperti kawasan MT Haryono yang kerap menjadi langganan genangan air saat hujan deras melanda.

"Jika banjir terus terjadi, maka aktivitas ekonomi akan terganggu. Ini harus menjadi prioritas utama," imbuh Yono.

Tak kalah penting, DPRD juga menerima banyak keluhan warga soal buruknya layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), mulai dari air keruh hingga distribusi yang tidak merata. Untuk itu, DPRD meminta pemerintah kota membuka sumber mata air baru serta memperbaiki infrastruktur guna menjamin akses air bersih yang layak bagi seluruh warga.

Di sektor pendidikan, pertumbuhan penduduk yang pesat mendorong DPRD untuk menyarankan pembangunan lebih banyak sekolah, terutama untuk jenjang SD dan SMP. Hal ini dianggap penting untuk menjawab kebutuhan pendidikan dasar yang kian meningkat di tengah perkembangan kota.

Namun demikian, Yono mengingatkan bahwa seluruh program yang dirancang dalam RPJMD harus memiliki dasar hukum yang kuat. Masukan DPRD, kata dia, diharapkan bisa dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum agar pelaksanaan program berjalan optimal dan terarah.

"Kami tidak ingin hanya memberikan masukan, tapi juga memastikan semua program memiliki cantolan hukum yang jelas," pungkasnya.

Dengan masukan strategis ini, DPRD berharap RPJMD 2025–2029 akan mampu membawa perubahan signifikan dan menjawab kebutuhan mendasar masyarakat Balikpapan secara menyeluruh.(*)