Komisi II DPRD Kaltim Monitoring UPTD SPAPAL Manggar Balikpapan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kunjungan kerja ke UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Manggar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur di Balikpapan, Kamis (17/4/2025).

Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka monitoring pelaksanaan program UPTD tahun 2024 dan program kerja tahun 2025.

Rombongan diterima langsung oleh Kepala UPTD SPAPAL Manggar, Endah Sismiaty, didampingi jajarannya.

Dalam kegiatan ini hadir Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono, Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim Nurhadi Saputra, serta anggota Komisi II antara lain Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Sulasih dan Sigit
Wibowo.

Baca juga: Yusuf Mustafa Hadiri Pembukaan Turnamen Terbuka Sepak Bola Danlanud Cup XXVI Tahun 2025

Sabaruddin menyatakan, kunjungan ini didasari oleh program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan ketahanan pangan serta kesejahteraan para nelayan yang perlu ditingkatkan.

"Komisi II sebagai mitra ingin mendengarkan serta menggali secara rinci apa saja yang menjadi kendala agar dapat terwujudnya kesejahteraan nelayan," jelasnya.

Dalam monitoring, Sabaruddin menilai masih banyak hal yang perlu dibenahi, salah satunya adalah sarana dan prasarana yang harus ditingkatkan untuk mendukung peningkatan jumlah produksi.

Namun, dikarenakan adanya efisiensi anggaran, proses tersebut harus dilakukan secara bertahap.

Baca juga: PT KPC Disarankan Bangun Jalan Khusus Hauling, DPRD Kaltim Ingin Keselamatan Warga

Menanggapi hal tersebut, Sabaruddin Panrecalle selaku Ketua Komisi II DPRD Kaltim mengatakan, "Komisi II akan meminta pihak terkait untuk ikut mendorong dan menindaklanjuti hal-hal yang menjadi kendala."

"Jika UPTD tersebut tidak menguntungkan bahkan cenderung membebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), kita bisa saja mencari solusi melalui pihak ketiga untuk membantu di sana," lanjutnya.

Politisi Gerindra itu menuturkan, sekiranya terdapat pelatihan kepada para petani dan nelayan, harus ada penjelasan secara detail mengenai bantuan yang diperlukan.

"Sesuai dengan arahan Presiden tentang efisiensi anggaran, tetapi perlu ada catatan bahwa harus sejalan juga dengan program Pak Presiden mengenai ketahanan pangan, ini yang perlu kita dorong bersama-sama," pungkasnya.(adv/hms9)