TPU Lempake Penuh, DPRD Bontang Desak Pemerintah Segera Perluas Lahan Pemakaman

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – Kebutuhan lahan pemakaman di Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, semakin mendesak.

Meski demikian, pemerintah belum juga memberikan solusi yang jelas.

Anggota DPRD Bontang dari Komisi C pun kembali turun ke lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Lempake bersama perwakilan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DKPP), Senin (21/4/2025).

Kunjungan ini menjadi kunjungan kesekian kalinya yang dilakukan para legislator dalam dua tahun terakhir.

Baca juga: Jalan RE Martadinata Rusak Parah sejak 2023, DPRD Bontang Desak Pemerintah Segera Lakukan Perbaikan

TPU Lempake merupakan lokasi pemakaman utama bagi warga Loktuan dan sekitarnya.

Dari pantauan TribunKaltim.co, lahan sudah penuh dengan makam yang berdempetan.

"Jangan sampai berlarut. Informasi soal lahan ini sudah dibahas sejak 2023, tapi belum juga ada tindak lanjut," ujar Ketua Komisi C DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikry.

Sementara anggota DPRD lainnya, Faisal menyebut, tahun lalu pihaknya juga sempat mengusulkan pembangunan pagar keliling lahan makam namun anggaran yang diajukan justru tak diakomodasi.

Ia menilai pemerintah tidak serius menanggapi krisis lahan pemakaman ini.

Baca juga: Proyek Polder Tanjung Laut Masuki Tahap Pembebasan Lahan, DPUPR dan DPRD Bontang Lakukan Peninjauan

Politisi Partai NasDem itu bahkan mengkritik kebijakan anggaran pemkot yang justru lebih fokus pada kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dibanding pengadaan lahan makam.

“Perawatan dan perluasan makam tidak dianggarkan, tapi Bimtek jalan terus. Ini OPD teknis harusnya lebih peka,” tegas Faisal.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) DKPP Bontang, Andi Ilham menyampaikan, pihaknya akan segera mengupayakan rencana pembebasan lahan seluas 1,5 hektare di sisi kiri lahan pemakaman Lempake ini.

Untuk sementara, pemakaman akan dilakukan di tanah pemerintah yang tersedia, namun lahan tersebut mesti dipagari terlebih dahulu atas pertimbangan dan masukan masyarakat.

"Anggaran perubahan kami akan usulkan, mudah-mudahan bisa segera direalisasikan," kata Andi.(*)