Soeharto Diusulkan jadi Pahlawan Nasional oleh Kemensos, PAN: Banyak Capaian yang Bisa Dikenang

TRIBUNKALTIM.CO - Nama Presiden ke-2 RI, Soeharto, diusulkan Kementerian Sosial untuk menjadi pahlawan nasional.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut usulan tersebut sudah memenuhi syarat. Usulan ini pun menjadi sorotan publik dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Merespons hal itu, Partai Amanat Nasional (PAN) menilai, usul agar Presiden ke-2 RI Soeharto mendapatkan gelar Pahlawan Nasional adalah hal yang wajar dan patut dipertimbangkan. 

Baca juga: Sejarah 11 Maret: Lahirnya Supersemar, Penyerahan Mandat Kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto

Sekretaris Jenderal PAN Eko Hendro Purnomo beralasan, ada banyak capaian pada pemerintahan Soeharto yang dapat dikenang.

"Banyak capaian yang bisa dikenang, seperti swasembada pangan, pembangunan infrastruktur, program sekolah dasar Inpres, dan dukungan terhadap koperasi serta usaha kecil," ujar Eko saat dikonfirmasi, Kamis (24/4/2025).

Pria yang akrab dikenal Eko Patrio ini juga menilai Soeharto adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang pernah memimpin dalam periode panjang pembangunan nasional.

"Dari PAN, kami melihat usulan agar Presiden Soeharto diberi gelar Pahlawan Nasional sebagai hal yang wajar dan patut dipertimbangkan," ujar dia.

PAN meyakini penilaian terhadap gelar Pahlawan Nasional tentu dilakukan secara menyeluruh oleh pihak-pihak yang berwenang.

Selain usulan dari publik, menurutnya, ada mekanisme resmi yang harus dilalui, seperti kajian dari Dewan Gelar hingga keputusan oleh Presiden RI.

"Selama prosesnya terbuka dan sesuai aturan, kami menghormatinya," imbuh Eko.

lihat foto

Eko melanjutkan, bagi PAN upaya menghargai tokoh bangsa seperti Presiden ke-2 RI adalah bagian dari merawat sejarah nasional.

"Ini bukan soal politik semata, tapi soal bagaimana kita memberi tempat yang layak bagi sosok yang pernah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia," kata dia.

Diberitakan, Soeharto diusulkan sebagai calon Pahlawan Nasional 2025 oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada Maret 2025.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pengusulan tersebut dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat.

“Jadi memenuhi syarat melalui mekanisme. Ada tanda tangan Bupati, Gubernur, itu baru ke kita. Jadi memang prosesnya dari bawah,” ucap Saifullah, dikutip dari situs resmi Kementerian Sosial.