Wamendagri Bima Arya Minta Kepala Daerah Kaltim Aktif Pantau Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya peran aktif kepala daerah di Kalimantan Timur dalam mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolah.

Hal ini disampaikan Bima Arya saat melakukan kunjungan kerja ke SDN 015 Balikpapan Selatan, Jumat (25/4/2025), guna meninjau langsung implementasi program tersebut.

Dalam kunjungannya, Bima Arya didampingi Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas'ud, Wakil Gubernur Seno Aji, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, serta jajaran pejabat pemerintah daerah lainnya.

Mereka melihat secara langsung proses penyajian dan bahan-bahan makanan makan bergizi gratis yang disiapkan untuk siswa.

Bahkan, Bima Arya sempat berinteraksi dengan para siswa, menanyakan langsung apakah makanan yang mereka terima enak dan sesuai harapan.

"Kunjungan ini untuk memastikan bahwa program makan bergizi gratis benar-benar berjalan sesuai rencana, serta memberi manfaat nyata bagi anak-anak sekolah,” ujar Bima Arya di sela-sela peninjauan.

Ia menegaskan bahwa aspek higienitas dan kandungan gizi menjadi dua fokus utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. 

“Yang paling utama adalah pastikan higienis dan nutrisi. Semua harus higienis, artinya tepat waktu penyajiannya, cara memasaknya, dan lain-lain. Ini penting untuk kesehatan anak-anak kita,” lanjutnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan makanan agar memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar.

“Supplier-nya harus dari lingkungan sekitar, baik pengusaha katering maupun penyedia bahan makanan.

"Jadi, selain untuk kesehatan anak-anak, program ini juga harus berdampak pada ekonomi lokal,” tambahnya.

Bima Arya juga mendorong agar seluruh proses pengelolaan program dilakukan secara transparan dan profesional. 

Ia mengingatkan kepala daerah untuk tidak hanya memantau dari balik meja, melainkan turun langsung ke lapangan guna menerima masukan dan melakukan evaluasi berkelanjutan.

“Kepala daerah harus turun, harus mendengar masukan dari warga. Bila ada informasi terkait penyimpangan atau pelaksanaan yang tidak sesuai, masyarakat dipersilakan menyampaikan.

"Ini harus jadi proses yang terus dievaluasi karena ini adalah gagasan besar dengan target mulia,” jelas Bima Arya.