Bima Arya Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis di Kaltim Harus Transparan dan Berdampak Nyata

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, menegaskan pelaksanaan program Makanan Bergizi (MBG) di Kalimantan Timur harus berjalan dengan transparan dan profesional.  

Penegasan tersebut disampaikan Bima Arya saat melakukan pemantauan langsung pelaksanaan program MBG di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 015 Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (25/4/2025).    

Dalam kunjungannya, Bima Arya didampingi Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, serta Walikota Balikpapan, Rahmad Mas’ud. 

Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Bima Arya menekankan bahwa program MBG bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak di daerah.   

Oleh karena itu, Bima Arya meminta kepala daerah tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi benar-benar memastikan kualitas makanan dan dampak program terhadap perekonomian lokal.

"Yang paling utama adalah pastikan higienis dan nutrisi. Semua harus higienis karena higienis ini kan berati tepat waktu dihidangkannya dan cara memprosesnya dan lain-lain. Higenis itu penting," kata Bima Arya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya melibatkan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan makanan dan jasa katering untuk program ini.

Menurutnya, MBG harus menjadi salah satu penggerak roda ekonomi daerah.

"Yang ke dua adalah kandungan gizinya, dan harus memberikan dampak ekonomi bagi wilayah lingkungan di sini, jadi suppliernya juga harus di sini semuanya pengusaha catering dan sebagainya.

"Jadi satu untuk kesehatan gizinya dan yang kedua dampak ekonominya. Dan semua pengelolaan itu harus transparan dan harus dikelola secara profesional," tambahnya.

Lebih lanjut, Bima Arya mengingatkan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaan MBG di lapangan.

Ia mendorong kepala daerah untuk membuka ruang partisipasi publik serta tanggap terhadap laporan dan masukan dari masyarakat.

"Sejauh ini yang kita kunjungi baik, tetapi tentu kepala daerah kami meminta untuk mengawasi secara serius. Kepala daerah itu harus turun, kepala daerah itu harus meminta masukan. Silakan warga kalau dia ada melihat informasi di sekolah-sekolah misalnya ada penyimpangan atau hal-hal yang tidak sesuai," lanjutnya.

Tak kalah penting, Bima Arya juga mengingatkan seluruh daerah untuk mengikuti protokol keamanan pangan yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (BPN), demi menjamin kelayakan dan keamanan makanan yang dikonsumsi para siswa.