Connie Bakrie: Dokumen Titipan Hasto Ungkap Penyusup dan Pengkhianat yang Ingin Hancurkan PDIP

Terpisah, kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, enggan berkomentar terkait "dokumen Rusia".

"Itu nanti tanyakan ke Connie ya," ujar Ronny singkat, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025) lalu.

Kompas.com juga telah mencoba menghubungi juru bicara PDI-P, Ahmad Basarah, serta pengacara Hasto lainnya seperti Maqdir Ismail, Febri Diansyah, dan Arman Hanis, namun belum ada penjelasan lebih lanjut.

Isi dokumen

Connie pun mengungkap, setidaknya ada dua dokumen yang membuatnya merasa "ngeri" dan tercengang. Di antaranya, dokumen nomor 16 yang berkaitan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Lalu, dokumen nomor 7 yang berkaitan dengan rencana pembubaran serta penghancuran PDI-P.

Selain itu, ada juga dokumen berisi berbagai kasus, termasuk kasus korupsi.

"Saya deg-degan dengan dua dokumen itu. Yang lain kan tentang korupsi, apa gitu. Nah, ini ya, ada tanda tangan notaris juga," ungkap Connie.

Alasan dititipkan ke Connie

Pada 30 Desember 2024 lalu, politikus PDI-P Guntur Romli pernah membenarkan bahwa Hasto memiliki dokumen dan video terkait skandal korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi para petinggi negara.

Guntur saat itu mengungkap dokumen tersebut dititipkan ke Connie agar diamankan di Rusia.

Alasannya, Connie Bakrie sedang menjalankan tugasnya sebagai Guru Besar di Saint Petersburg State University.

"Jadi membunuh karakter lawan politik dengan kasus hukum, kemudian penyalahgunaan petinggi penegak hukum untuk menyelesaikan masalah pribadi anak penguasa.

 Kemudian bukti-bukti perpanjangan tiga periode, pengambilalihan partai-partai politik dengan kasus-kasus hukum dan lain-lain," kata Guntur saat dikonfirmasi, akhir tahun lalu.

Menurut Guntur, langkah Hasto menitipkan dokumen-dokumen tersebut kepada Connie adalah untuk mengamankan informasi penting terkait dugaan skandal.

Ia juga menambahkan bahwa politikus PDIP dan mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Andi Widjayanto, turut memberikan data-data tambahan untuk melengkapi informasi yang dimiliki Hasto.