DKUMKMP Dorong UMKM Balikpapan Lengkapi Perizinan dan Sertifikasi Halal untuk Tingkatkan Daya Saing

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian (DKUMKMP) Kota Balikpapan terus mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk melengkapi legalitas usaha dan memperoleh sertifikasi halal. 

Hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam program kurasi dan pendampingan UMKM yang mulai digulirkan tahun ini.

Kepala DKUMKMP Balikpapan, Heruressandy Setia Kesuma, menjelaskan bahwa aspek legalitas dan sertifikasi halal menjadi perhatian penting dalam proses kurasi UMKM.

Baca juga: Layanan Imigrasi Balikpapan Salah Satu Terbaik di Indonesia, Wakil Ketua DPR RI Dukung Naik Kelas

"Jadi kalau di kami hari ini itu mengundang bagi yang belum berizin, baru yang mau mulai usaha, yang baru mulai usaha maupun yang sudah punya usaha," kata Heru, Senin (28/4).

Heru menambahkan, melalui program ini, DKUMKMP menargetkan untuk memperkenalkan pentingnya legalitas dan memfasilitasi pendaftaran usaha, termasuk registrasi perseroan perorangan, merek, hingga hak kekayaan intelektual bagi UMKM binaan.

"Itu menjadi tanggung jawab kami nanti secara penuh jadi harapannya bagi yang belum memiliki kelengkapan itu semua kami mulai merencanakan tahun ini untuk melengkapi," ujarnya.

Heru menegaskan bahwa fasilitasi kelengkapan izin usaha dan sertifikasi halal ini akan diberikan secara gratis tanpa biaya tambahan, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pelaku UMKM naik kelas.

Terkait dengan isu sertifikasi halal yang belakangan ramai dibahas, Heru mengingatkan bahwa berdasarkan regulasi nasional, seluruh produk olahan yang wajib bersertifikat halal harus sudah tuntas paling lambat Oktober 2026. 

Karena itu, ia menargetkan seluruh peserta program kurasi tahun ini sudah memiliki sertifikat tersebut.

"Kita mengharapkan semua yang tahun ini targetnya 500 itu bisa semua dilengkapin baik halalnya," tuturnya.

Guna mempercepat proses pengembangan UMKM, DKUMKMP Balikpapan juga aktif menggandeng berbagai mitra dari sektor swasta, perbankan, komunitas pelaku usaha, hingga forum komunikasi bisnis.

"Harapannya nanti semua bisa bermitra mengangkat kepentingan mereka. Baik untuk hilirisasinya seperti digitalisasi, pembiayaan, terus pemasaran. Itu mereka juga mengambil peran di situ," tambah Heru.

Meski begitu, Heru menegaskan bahwa program ini terbuka hanya untuk UMKM yang serius mengembangkan usahanya.

Bagi yang tidak menunjukkan keseriusan atau hanya sekadar ingin mencari keuntungan sesaat, dinas tidak akan memaksakan mereka masuk program.

"Jadi kembali ke masing-masing pelaku usaha sendiri, kalau ingin berkembang masuk program ini. Jika ingin hanya untuk mendapatkan keuntungan saja ya tidak perlu begitu. Jadi seleksi juga," tegasnya.