Pemprov Kaltim Siapkan Anggaran Rp 10 Miliar untuk Bantuan Rumah Layak Huni Bagi MBR di Tahun 2025

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Salah satu Program Gratispol Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang mendapat perhatian publik adalah bantuan pembiayaan administrasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program ini selaras dengan inisiatif nasional dari Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 3 juta unit rumah bagi MBR di Seluruh Indonesia.

Target tersebut terdiri dari 1 juta rumah di wilayah pesisir, 1 juta di desa dan 1 juta di kawasan perkotaan.

Baca juga: Samarinda Festival 2025 Dimulai Rabu 30 April 2025, Digelar Selama 3 Hari Berturut-turut

"Rumah adalah kebutuhan dasar. Kami ingin memastikan warga Kaltim memiliki hunian yang layak," ujar Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud pada saat peluncuran Program Gratispol pada 21 Maret 2025.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda menjelaskan komponen yang ditanggung Pemprov Kaltim seperti biaya notaris, provisi dan administrasi.

Lebih rinci jelasnya, bantuan akan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah maksimal Rp10 juta per orang.

Nanda, sapaan akrabnya mengatakan Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp10 Miliar untuk realisasi bantuan rumah layak huni ini.

"Tahun ini target kita 1.000 rumah. Tapi kalau kurang, akan kita alokasikan lagi di perubahan. Setiap tahun jumlah rumah mungkin akan bertambah sesuai kebutuhan," jelasnya kepada Tribunkaltim.co.

Dalam pengerjaannya Pemprov Kaltim bekerjasana dengan banyak developer terpercaya yang ada di Kaltim.

"Developernya tersebar di seluruh Kaltim. Jadi nanti masyarakat membeli ke developer. Nilai rumahnya Rp180 jutaan," rincinya.

Nanda juga mengatakan program hunian layak huni memang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebab PUPR Kaltim juga tak memungkiri perumahan kumuh masih banyak ditemukan di 10 kabupaten dan kota.

"Rumah kumuh masih menyebar di seluruh Kaltim. Pemerintah Kaltim ingin tidak ada lagi masyarakat yang dipersulit dalam mewujudkan hunian yang layak bagi keluarganya," pungkas Nanda. (*)