Multiyears APBD Jadi Cara Samarinda Atasi Keterbatasan Infrastruktur Terowongan Selili Terwujud

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Di tengah pesatnya pertumbuhan penduduk dan lonjakan kendaraan di Kota Tepian, pembangunan infrastruktur menjadi keharusan.

Salah satunya, Terowongan Sultan Alimuddin-Kakap yang kini hampir rampung dan akan menjadi terowongan pertama di Kalimantan Timur.

Namun di balik proyek monumental ini, ada cerita panjang soal pengambilan keputusan, efisiensi anggaran, dan keberpihakan pada lingkungan.

Walikota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan bahwa proyek terowongan ini lahir dari keprihatinan atas kondisi lalu lintas yang kerap macet dan memakan korban jiwa, khususnya di kawasan Sungai Dama, Jalan Otto Iskandardinata, hingga Gunung Manggah.

“Berangkat dari diskusi, mengingat puluhan tahun kawasan Sungai Dama, Jalan Otto Iskandardinata, sampai ke Gunung Manggah tiap tahun memakan korban dan macet tingkat dewa. Kita harus bikin sesuatu,” ujar Andi Harun belum lama ini pada TribunKaltim.co.

Baca juga: WaliKota Samarinda Beri Tanggapan Soal Coastal Road dan Prioritas Penurunan Kemacetan Gunung Manggah

Bukan sekali dua kali pemerintah kota menimbang solusi. Bahkan sempat tercetus ide membangun jalan layang di atas Jalan Otto Iskandardinata.

Namun, setelah dikaji lebih dalam, rencana itu dianggap tidak realistis. Ruang jalan terbatas dan statusnya sebagai jalan provinsi membuat opsi tersebut semakin sulit direalisasikan.

"Kalau dibuat jalan layang, akan mengurangi space jalan utama, apalagi itu milik provinsi dan harus melalui persetujuan provinsi,” ungkapnya. 

Masalah biaya pun jadi pertimbangan besar. Hasil perhitungan bersama para pakar menyebut bahwa proyek jalan layang akan menelan anggaran hingga Rp750 miliar.

Bandingkan dengan biaya pembangunan terowongan yang hanya sekitar Rp400 miliar—selisih hampir setengah triliun rupiah.

Baca juga: Jelang Operasi Terowongan Selili, Dishub Samarinda Masih Evaluasi Skema Lalu Lintas Ideal

“Setelah dihitung dengan para pakar dan dinas teknis, biaya jalan layang Rp750 miliar. Lalu dibandingkan dengan terowongan, terowongan jauh lebih hemat dengan angka Rp400 miliar. Dari Rp750 ke Rp400 miliar kan jauh selisihnya,” bebernya.

Namun hemat anggaran bukan satu-satunya alasan. Ada syarat mutlak dari sang Walikota adalah tidak boleh mengganggu alam.

"Tapi saya minta agar jika membangun terowongan maka tidak boleh membongkar gunung. Kita tidak boleh mengganggu lingkungan atasnya,” ujar Andi Harun.

Setelah melalui diskusi panjang dengan tim teknis, akhirnya desain terowongan disepakati.

Kini, progres fisiknya telah mencapai 98 persen, menyisakan pekerjaan akhir berupa pengecoran dan lining segmen terakhir.

Baca juga: Terowongan Selili Samarinda Buat Gibran Kaget, Tuntas Akhir April 2025, Dibangun Karena Keprihatinan

Jika sesuai rencana, komisioning akan dilakukan pada Juli mendatang sebelum diajukan izin operasional ke Kementerian PUPR.

Namun pekerjaan belum selesai. Masih ada PR pelebaran Jalan Sultan Alimuddin dan Jalan Sejati sebagai akses masuk dan keluar terowongan.

Pemkot pun berharap mendapat izin dari provinsi untuk menggunakan sebagian lahan di sekitar pagar RS Atma Husada Mahakam.

"Sekarang camat, lurah, dan PUPR sedang verifikasi lapangan. Mudah-mudahan provinsi izinkan. Saya yakin dan percaya kalau untuk kepentingan warga banyak, Pak Gubernur bersedia,” ungkapnya.

Proyek ini menjadi simbol keberanian kota berinovasi di tengah keterbatasan. Dengan keterbatasan anggaran, Pemkot memilih skema multiyears menggunakan dana APBD Kota Samarinda selama tiga tahun.

“Karena kita harus cari cara jika keuangan kita tidak mampu single year, disamping kita butuh infrastruktur. Maka multiyears lah yang dipilih,” kata Andi Harun.

Walikota juga menekankan pentingnya kualitas dan keandalan kontraktor. Karena itu, proyek ini dikerjakan oleh BUMN yang punya pengalaman mumpuni.

Baca juga: Penyelesaian Terowongan Samarinda di Kaltim Dinantikan Warga, Yakin Bisa Mengurai Kemacetan

Salah satu momen yang mengesankan, menurut Andi Harun, adalah ketika Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka meninjau langsung lokasi proyek saat kunjungan kerja ke Samarinda beberapa waktu lalu.

Meski awalnya datang untuk agenda pemeriksaan kesehatan gratis, Wapres tak menyangka proyek sebesar ini dibiayai penuh dari APBD tanpa bantuan pusat.

“Beliau apresiatif terhadap kita dan dia kaget biaya APBD tanpa bantuan pusat. Makanya kita gunakan multiyears, itu cara kita di tengah keterbatasan finansial,” ungkapnya lagi.

Bahkan, Wapres disebut siap membantu, dan PUPR Kota Samarinda kini tengah menyiapkan surat resmi untuk ditindaklanjuti.

"Saya bilang mohon bantuannya dan beliau siap membantu kita. Dan PUPR menyiapkan surat kepada Wapres. Mudah-mudahan karena beliau senang dan apresiatif terhadap apa yang kita lakukan di daerah,” pungkasnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.