Buruh Berunjuk Rasa di Depan Kantor Gubernur Kaltim, Sampaikan 20 Tuntutan 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sejumlah buruh yang tergabung dalam Komite Rakyat Berlawan Kaltim mengelar aksi di depan gedung Gubernur Kaltim, Kamis, (1/5/2025) di Samarinda, Kalimantan Timur.

Itu merupakan aksi demonstrasi dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day.

Massa buruh ini tampak mengenakan berbagai atribut dari organisasi masing-masing.

Mulai dari bendera hinggmembawa sejumlah spanduk, dengan tulisan 'Buruh Bersatu Lawan Oligarki' Jangan Diam, Lawan.

Baca juga: Suara Pekerja Balikpapan Dalam RDP Hari Buruh, Keluhkan Tenaga Kerja Asing hingga Masalah Gaji

Pantauan TribunKaltim.co di lokasi, aksi yang berlangsung pada Kamis (1/5/2025), massa aksi buruh mulai berdatangan pukul 12.00 WIB dan melakukan orasi di depan gerbang utama gedung Gubernur Kaltim. 

Humas Komite Rakyat Melawan Iqbal Al-Fiqri menyampaikan saat ini Sistem ekonomi Kapitalisme yang diterapkan dunia, tidak mampu membuat rakyat di dunia hidup makmur.

Sementara sebagian kecilnya hidup mewah diatas penderitaan kelas buruh. 

Dia mengatakan, krisis yang terus terulang dari masa ke masa, kini menciptakan kondisi yang buruk bagi kelas buruh.

"Seruan pembangunanisme hanya membuat kelas pekerja semakin dieksploitasi dan menjadi tumbal menyelamatkan krisis," ungkapnya. 

Baca juga: BREAKING NEWS: Hari Ini Buruh Demo di Kantor Gubernur Kaltim, Jurnalis Samarinda Ambil Bagian

Dirinya mengatakan, pemerintah seharusnya melihat kondisi dunia yang saat ini terus menjadi kekhawatiran para buruh.

"Hari ini kita lihat cukup banyak kelemahan pada buruh, sistem kerja, belum lagi fleksibilitas kerja, upah moral dan sebagainya," ujarnya.

"Artinya, hari ini kami menuntut pemerintah untuk setiap kebijakan, setiap keputusan Politik itu, harus tetap berorientasi pada rakyat," lanjutnya.

Adapun tuntutan yang dibawa oleh kalangan buruh yang tergabung dalam Komite Rakyat Berlawan Kaltim mulai dari;

1. Cabut UU Omnibus Law Cipta kerja

2. Hapus sistem kerja outsourcing dan sistem kerja kontrak yang merugikan buruh