Berita Kaltim Terkini
Rudy Mas'ud Sebut Sudah Perhatikan Perempuan dan Anak Melalui Program Gratispol
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifatul Choiri Fauzi, melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur
Penulis: Raynaldi Paskalis | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifatul Choiri Fauzi, melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur dan menggelar diskusi bersama Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud. Sabtu (10/5/2025)
Kegiatan ini juga dihadiri jajaran Forkopimda Kalimantan Timur, para bupati dan walikota , Kepala Perangkat Daerah Provinsi, Kepala Instansi Vertikal, serta perwakilan lembaga dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Acara berlangsung di Ballroom Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, dan dimulai sekitar pukul 14.45 WITA.
Para peserta hadir mengenakan batik, mencerminkan suasana formal namun tetap kental dengan nuansa budaya.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Rudy Masud menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri PPPA dan menekankan pentingnya agenda ini, sebagai bentuk dukungan nyata dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.
Baca juga: Gubernur Rudy Mas’ud Repons Tantangan Menteri Pertanian, Kaltim Siap Capai Swasembada Pangan 2026
"Kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka agenda kunjungan kerja Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Kalimantan Timur memegang peran strategis dalam pembangunan nasional, terlebih dengan statusnya sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara.
Pemerintah Provinsi, kata Rudy, berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui berbagai program strategis di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial.
"Memandang bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini adalah fondasi utama, dan perlindungan anak adalah fondasi utama menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan," ujar Rudy.
Gubernur kemudian memaparkan beberapa program unggulan Kalimantan Timur, termasuk kebijakan pendidikan gratis mulai dari jenjang SMA hingga S3 untuk seluruh warga provinsi Kaltim.
Ia juga menyebut bahwa beberapa kota seperti Bontang dan Balikpapan telah menggratiskan pendidikan mulai dari SD hingga SMA.
"Dan Bontang, Balikpapan sudah mengikuti ibu dari tingkat SD sampai SMA. Begitu juga dengan kesehatan, ibu. Ada 10 persen warga Kalimantan Timur yang belum ter-cover, itu sudah di-cover semuanya, seluruh masyarakat Kalimantan Timur."
Lebih lanjut, Rudy menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga telah menanggung biaya BPJS untuk masyarakat dan menyediakan seragam sekolah gratis bagi anak-anak.
"Jadi BPJS-nya juga gratis, ibu. Gratis pol pokoknya, ibu. Jadi perlindungan sosial, ibu, sudah kita berikan. Begitu juga dengan seragaman anak sekolah kami, ibu. Kita berikan mereka supaya duit yang mereka dapatkan hari ini adalah betul-betul untuk meningkatkan kehidupan, tarap hidup mereka, ibu." katanya
Ia berharap langkah-langkah tersebut dapat mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan, peningkatan usia harapan hidup, serta memperpanjang lama pendidikan anak-anak di Kaltim hingga tingkat S3.
Baca juga: Rudy Masud Soroti Musibah KMP Muchlisa, Minta Semua Pihak Perbaiki Sarana Prasarana Transportasi
Meski begitu, Rudy mengakui bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi bersama, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, kesenjangan akses layanan dasar, dan perlunya koordinasi lintas sektor yang lebih kuat.
"Untuk itu, melalui pertemuan dan diskusi yang akan kita laksanakan hari ini, kami sangat berharap dapat memperoleh arahan, masukan serta penguatan dari ibu menteri, guna mempercepat implementasi kebijakan dan program di daerah."pungkas Rudy. (*)
Polda Kaltim Lakukan Rotasi Jabatan, Kapolres Kukar AKBP Dody Surya Tetap Jalani Proses Etik |
![]() |
---|
Pemprov Bakal Umumkan Nakhoda Baru Perusda Kaltim, tak Boleh Ada Intervensi Politik |
![]() |
---|
Komisi IV DPRD Kaltim Pastikan RS tak Boleh Tolak Pasien, Darlis: Sudah Dianggarkan Rp25 Miliar |
![]() |
---|
Dana Transfer Pusat ke Kaltim Dipangkas 50 Persen, Ketua DPRD: Masa yang Tidak Baik–baik Saja |
![]() |
---|
Gubernur-DPRD Kaltim Gagal Mediasi, 5 Fakta Sengketa Dusun Sidrap Jadi Rebutan Kutim dan Bontang |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.