PSI Gelar Pemilihan Ketua Umum Baru, Nama Jokowi dan Kaesang Masuk Daftar Calon, Respons PDIP

TRIBUNKALTIM.CO - DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bakal menggelar Pemilu Raya untuk memilih Ketua Umum yang baru. 

Jelang pemilihan Ketua Umum baru PSI tersebut, nama Jokowi dan Kaesang yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum ramai disebut masuk bursa.

Respons PDIP, mantan parpol yang diikuti Jokowi dan Kaesang soal masuknya kedua nama tersebut dalam bursa calon Ketua Umum PSI.

Dewan Pimpinan Partai (DPP) PSI mulai membuka wacana soal nama-nama calon ketua umum (ketum) yang akan bersaing dalam Pemilihan Raya menjelang Kongres Nasional PSI pada Juli 2025. 

Baca juga: Kelakar Jokowi: Kalau Saya Daftar Calon Ketum PSI, Mungkin yang Lain Nggak Mendaftar

Dua nama yang mencuri perhatian adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan putranya, Kaesang Pangarep, yang kini menjabat Ketua Umum PSI.

"Betul ada dua nama yang muncul dalam diskusi di internal partai kami, yakni antara para kader yang menyebut Pak Jokowi dan Mas Kaesang," ujar Ketua DPP PSI, William Aditya Sarana saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/5/2025).

Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi PSI DPRD Jakarta menyebut, nama Jokowi muncul dalam diskusi internal partai sebagai salah satu figur yang dianggap layak untuk memimpin PSI ke depan.

“Pak Jokowi adalah mentor bagi kami. Jadi, Pak Jokowi punya tempat istimewa di sini.

Sehingga, wajar apabila namanya digaungkan oleh kader kami,” ujar William. 

Menurut William, gagasan Jokowi tentang partai politik yang inklusif dan terbuka menjadi inspirasi utama bagi PSI untuk menggelar Pemilihan Raya terbuka tahun ini.

"Pak Jokowi pernah menggagas 'Partai Super Terbuka' yang menginspirasi Pemira ini.

Wajar jika kader PSI memberi tempat istimewa untuknya," ujar William. 

Selain Jokowi, nama Kaesang Pangarep juga masih menjadi bahan pertimbangan serius di internal PSI.

William menyebut, kepemimpinan Kaesang selama ini dinilai positif dan masih diharapkan oleh banyak kader. 

Baca juga: PSI Gelar Pemilu Raya untuk Pilih Ketua Umum Baru, Giring dan Kaesang Boleh Daftar, Jokowi Didoakan

“Ia juga telah menginspirasi banyak orang, terutama di kalangan internal.

Kami melihat Mas Kaesang juga patut untuk kembali mencalonkan diri sebagai Ketum PSI,” ungkap William. 

Pemilihan Raya ini rencananya akan menggunakan sistem e-voting yang dapat diakses oleh seluruh anggota PSI di seluruh Indonesia.

Proses ini menjadi perwujudan konsep partai modern dan partisipatif yang didorong oleh para kader muda PSI.

“Pemilihan Raya ini diselenggarakan untuk memilih ketum sesuai dengan konsep ‘Partai Super Terbuka’ yang pernah dibicarakan oleh Pak Jokowi beberapa waktu lalu,” jelas William.

Ia menambahkan, sistem ini mencerminkan keinginan kuat dari para anggota PSI agar proses pemilihan berlangsung secara langsung dan transparan.

“Setelah melalui pertimbangan yang panjang dan matang, Pemilihan Raya ini ternyata sesuai dengan keinginan anggota-anggota PSI untuk mengadakan pemilihan ketua umumnya yang berlangsung secara terbuka, langsung, dan transparan,” katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Respons PDIP

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aria Bima tak mencampuri peluang Joko Widodo (Jokowi) yang diwacanakan mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Menurutnya, pemilihan ketua umum PSI merupakan urusan internal partai yang dipimpin putra sulung Jokowi, Kaesang Pangarep.

"Kita tidak akan bisa mencampuri apapun.

Sebaiknya ditanyakan orang PSI, saya tidak ingin partai lain juga mencampuri mengomentari soal kedaulatan internal PDIP," ujar Aria Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/5/2025). 

Baca juga: Sinyal Kuat Jokowi Gabung PSI, Pengamat: Ikuti Jejak SBY dan Megawati Demi Legacy

Ia mengatakan, PSI mempunyai independensi untuk menjadikan Jokowi sebagai ketua umum dalam forum Pemilu Raya.

Tegasnya sekali lagi, PDIP tak mencampuri peluang mantan kadernya itu menjadi ketua umum PSI.

PDIP menghormati kongres partai manapun untuk mengambil keputusan. Termasuk pemilihan ketua umum partai.

"Kongres partai kita hormati, kita menghormati seluruh partai di Indonesia ini untuk memberikan semacam pengabdian kepada bangsa lewat demokratisasi," ujar Aria Bima seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

"Kita harapkan kongres PSI juga menjadikan instrumen penguat demokrasi dan menguatkan berbagai hal yang menyangkut dinamika nasional," sambung Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

Jokowi Perlu Kendaraan Politik

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut, relevan jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sebab, rekam jejak politik Jokowi yang memulai jabatan sipil dari bawah menjadi Wali Kota Solo hingga menjadi Presiden ke-7 RI.

Diketahui, PSI tengah membuka pendaftaran bakal calon ketua umum baru mulai Selasa, 13 Mei 2025.

"PSI menjadi relevan dan ini sesuai rekam-jejak politik Jokowi yang memulai sesuatu dari level mikro lewat walikota, gubernur sampai kemudian menjelma di pentas utama panggung politik kita dengan menjadi Presiden 2 periode,” kata Agung kepada Kompas.com, Jumat (16/5/2025).

Apalagi, menurut Agung, Jokowi membutuhkan kendaraan politik. Di sisi lain, PSI membutuhkan figur yang kuat untuk meningkatkan perolehan suaranya.

"Secara institusional, PSI butuh figur kuat, sementara secara personal Jokowi butuh kendaran politik untuk menopang legacy pemerintahannya selama dua periode, pengaruhnya di eksekutif, legislatif, dan pos-pos strategis lainnya,” ujarnya.

Ditambah lagi, Agung mengatakan, saat ini partai politik (parpol) di parlemen sudah memiliki figur ketua umum masing-masing. Sehingga, PSI bisa menjadi pilihan Jokowi.

"Apalagi ada ekosistem politik, di mana partai-partai parlemen sudah punya ‘mataharinya'. Sehingga PSI menjadi relevan,” katanya.

Potensi Jadi Partai Menengah

Lebih lanjut, Agung berpandangan bahwa tidak menutup kemungkinan bagi PSI menjadi partai menengah bahkan besar.

Mengingat, adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas parlemen 4 persen, melainkan harus dirumuskan lagi.

"PSI saat ini memang partai kecil, tapi tidak menutup kemungkinan menjadi partai menengah dan besar di tengah arahan penurunan parliamentary threshold (PT),” ujarnya.

Namun, Agung menyebut, PSI harus lolos PT terlebih dahulu untuk masuk ke jajaran partai menengah.

Apabila itu sudah terwujud, menurut dia, bukan tidak mungkin PSI menjadi benteng bagi Jokowi dalam menghadapi serangan politik.

"Artinya, yang terdekat PSI lolos PT (parliamentary threshold) dulu, dan pekerjaan rumah perlu dituntaskan agar pengaruh dan bobot elektoral Jokowi tak ada lagi yang meragukan sekaligus di masa depan PSI bisa menjadi 'benteng pertahanan politik' Jokowi saat harus menghadapi beragam serangan-serangan politik,” kata Agung seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Diberitakan sebelumnya, pendaftaran calon ketua umum PSI dibuka pada 13 hingga 31 Mei 2025. Setelah itu, pada 18 Juni 2025, akan diumumkan siapa kandidat calon ketua umum PSI.

Pada tanggal yang sama juga diumumkan daftar pemilih tetap (DPT) yang akan memiliki hak suara untuk memilih calon ketua umum PSI.

Selanjutnya, pada 19 Juni-11 Juli 2025, para calon ketua umum PSI akan memasuki periode kampanye.

Lalu, pada 12-19 Juli 2025, dimulai masa pencoblosan oleh kader PSI secara daring. Terakhir, pengumuman ketua umum PSI terpilih dilaksanakan pada 19 Juli 2025 dan rencananya diumumkan di Solo, Jawa Tengah.

Baca juga: Isu Jokowi Gabung PSI Usai Didepak PDIP, Sekjen Golkar: Pasti Ada Hitungan Politik

(*)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram