Dedi Mulyadi Disebut Ingin Buat Sistem Kerajaan di Jawa Barat, Fraksi PDIP: Makanya Tak Butuh DPRD

TRIBUNKALTIM.CO - Gubernur Dedi Mulyadi disebut ingin buat sistem kerajaan di Jawa Barat sehingga tak butuh DPRD.

Belakangan heboh kabar fraksi PDIP yang memilih walk out saat rapat paripurna di Bandung beberapa hari lalu.

Fraksi PDIP, Doni Maradona itu tampak menyoroti kebijakan yang dibuat oleh Dedi Mulyadi.

Disebutkan Doni, Dedi Mulyadi seperti akan memberlakukan sistem kerajaan di Jawa Barat.

Doni menyinggung ucapan Dedi Mulyadi soal kepemimpinan raja di zaman kerajaan dulu.

Baca juga: Duduk Perkara Gubernur Dedi Mulyadi Bikin Fraksi PDIP DPRD Jabar Walk Out saat Sidang Paripurna

Doni menyindir jika Dedi Mulyadi menginginkan sistem kerajaan diberlakukan di Jawa Barat, maka DPRD memang tidak perlu ada. 

"Kita berpikir, dia bilang dulu zaman kerajaan. Mungkin Pak Dedi mau ini jadi kerajaan, kalau jadi kerajaan memang tidak butuh DPRD," katanya dikutip dari Tribun Jabar.

Doni pun lantas menyoroti kebijakan yang dikeluarkan Dedi Mulyadi.

Doni menilai kebijakan-kebijakan itu merupakan kebijakan kontroversial dan tidak melibatkan DPRD.

"Dia membuat kebijakan yang kontroversial, yang jadi pembicaraan di mana-mana dan itu semua kebijakan yang disampaikan, yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur itu tidak ada DPRD diajak bicara," ucap Doni.

Reaksi Menohok Dedi Mulyadi Usai Fraksi PDIP Jabar Pilih 'Walk Out'

Sebelumnya aksi walk out dilakukan fraksi PDIP DPRD Jawa Barat ini terjadi saat rapat paripurna DPRD Jabar Jumat (16/5/2025).

Lantaran ucapan Kang Dedi Mulyadi (KDM ) viral di media sosial.

Adapun ucapan Dedi Mulyadi yang disorot PDIP ketika berpidato pada 7 Mei 2025 lalu di Cirebon.

Melansir Tribun Jabar, dalam pidato di Cirebon pada 7 Mei 2025, Dedi Mulyadi membahas soal pembangunan di hadapan para Kades se-Jabar. 

Saat itu, Dedi menyatakan jika dirinya bergerak tidak pernah berpikir anggaran, yang penting berjalan dan terlaksana.

"Duit mah nuturkeun (mengikuti), rezeki mah nuturkeun karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi, dalam pidatonya.

"Kenapa, para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR," tambahnya.

Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa kolaborasi jangan hanya dimaknai dengan berkumpul, rapat membahas pleno satu, dua dan tiga. 

Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan dan rakyat, maka semua berkolaborasi. 

"Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati," ucapnya.

Selain Didikan Militer Dedi Mulyadi Bakal Terapkan Jam Malam untuk Pelajar

Sementara itu setelah kebijakan didikan militer, kini Dedi Mulyadi kembali membuat peraturan.

Dedi Mulyadi mengaku ingin benar-benar memberantas premanisme dan kemanan masyarakat.

Karena itu, Dedi Mulyadi berencana akan menerapkan jam malam untuk pelajar.

Wacana ini muncul setelah Pemprov Jabar menandatangani kerja sama dengan Polda Jabar dan Polda Metro untuk memberantas premanisme dan meningkatkan keamanan masyarakat.

"Jam tertentu mungkin saya akan berlakukan. Pada hari belajar, tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 (malam) misalnya, karena kan mereka harus di rumah, di luar godaannya terlalu banyak," ujar Dedi dilansir dari TribunJabar Minggu (17/5/2025).

Dedi mengatakan bahwa kerjasama yang dilakukan Pemprov Jabar dengan Polri diharapkan dapat menjadikan anak-anak di Jabar tertib dan disiplin dalam berlalulintas. 

Termasuk pembersihan berbagai masalah yang bisa merusak remaja.

"Narkoba, obat terlarang, minuman oplosan yang tersebar dimana-mana dan pengetatan pengawasan anak sekolah," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menggandeng Polda Jabar dan Polda Metro untuk memberantas preman yang meresahkan warga dan mengganggu investasi.

Sebagai bentuk keseriusan memberantas premanisme, Dedi Mulyadi membuat memorandum of understanding (MoU) bersama Kapolda Jabar, Kapolda Metro, Wali Kota/Bupati dan Kapolres se-Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (16/5/2025). 

MoU atau perjanjian itu menyangkut berbagai hal. Mulai dari peningkatan keamanan di seluruh wilayah Jawa Barat hingga mendorong pertumbuhan iklim investasi yang kondusif.

"Kemudian melahirkan banyak tenaga kerja dan didalamnya ada upaya yang dilakukan, memperkuat basic keamanan tiap kawasan dan zona industri dan menumbuhkan iklim ekonomi yang kondusif, melindungi UMKM. Ada ketentraman di pasar dan berbagai tempat lainnya," ujar Dedi.

Kepemimpinan Raja Sunda

Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo, membedah kritik PDIP yang menjadi sorotan masyarakat luas.

Kuntu menjelaskan, kritik Fraksi PDIP terhadap Dedi Mulyadi beralasan.

Sebab, ada kebijakan gubernur yang bisa jalan tanpa DPRD, dan ada yang tidak.

Salah satu yang tidak itu adalah dalam hal perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Kunto, akar permasalahan perselisihan PDIP dengan Dedi Mulyadi adalah efisiensi anggaran Pemprov Jabar yang mencapai 20 persen lebih.

Edisiensi itu dilakukan tanpa melibatkan DPRD dan hanya menggunakan dasar hukum Peraturan Gubernur (Pergub).

"Ya sebenarnya memang benar ada kebijakan di tangan eksekutif yang bisa langsung dilakukan sendiri. Tapi kan komplainnya anggota DPRD Jawa Barat adalah soal anggaran yang kemarin di awal terjadi efisiensi itu hampir 20 persen."

"Pak Dedi Mulyadi kemudian mengalokasikan anggaran atau melakukan efisiensi lebih dari 20 persen gitu dan itu hanya dengan Pergub. Sebenarnya kan akar masalahnya di situ," kata Kunto di Kompas Petang, Sabtu (18/5/2025).

Selain efisiensi, pernyataan Dedi Mulyadi yang menyebut raja tak perlu menyusun APBD juga menjadi titik kritikan.

Menurut Kunto, Dedi yang seorang gubernur sedang memposisikan diri sebagai Raja Sunda.

"Nah soal yang APBD ini, soal pendanaan ini yang jadi problem. Karena kan pernyataannya Kang Dedi Mulyadi kan juga ada kenapa para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC itu bangun gedung bagus beda dengan SD kan gitu."

"Ini kan yang jadi problem ya, maksud saya akhirnya kan Kang Dedi Muadi memosisikan dirinya sebagai raja bukan kepala daerah, dan itu jelas akan apa ya menimbulkan friksi atau ketegangan dengan DPRD," paparnya.

Telapak Kaki Raja Sunda

Terkait Raja Sunda, Dedi Mulyadi pernah juga dikaitkan dengan Raja Sunda saat mengunjungi prasasti bersejarah Batu Tulis di Kota Bogor, akhir APril 2025 lalu.

Mengutip TribunnewsBogor, pada kunjungannya itu, Kang Dedi Mulyadi alias KDM dianggap lulus dalam ujian dua batu prasasti Kerajaan Sunda Pajajaran.

Anggapan lulus ujian prasasti bukanlah anggapan resmi, melainkan hanya ungkapan semata yang berasal dari ucapan Wali Kota Bogor Dedie Rachim.

Pada kunjungannya, KDM menjajal jejak prasasti raja pada sebuah batu.

Hal itu kemudian menjadi candaan bahwa KDM sedang menjalani ujian prasasti raja.

Pertama adalah menapaki jejak kaki Raja Sunda di area prasasti Batutulis.

Ternyata kurang lebih jejak kaki Raja Sunda itu pas dengan kaki Dedi Mulyadi.

Kemudian yang kedua adalah ujian batu lingga yang mana KDM harus memunggungi batu itu dan kedua tangannya harus bersentuhan.

"Satu lagi ujiannya Pak Gubernur," ucap Dedie Rachim ketika KDM hendak mencoba batu lingga tersebut dikutip dari tayangan KDM Channel, Minggu (20/4/2025).

Kedua tangan KDM rupanya bersentuhan sampai orang-orang di sekitarnya berucap Alhamdulillah.

Dalam kesempatan ini, Dedi juga mencoba menggali ke informasi ke tokoh setempat terkait prasasti Batutulis ini.

Kerena di prasasti tersebut berisi tulisan Sunda kuno dan juga ada jejak telapak kaki manusia di atas batu.

Kemudian diceritakan cerita rakyat soal kesaktian yang dikaitkan baru prasasti tersebut yang mana KDM memiliki pandangan berbeda.

"Menurut saya begini, yang disebut kesaktian adalah ilmu pengetahuan. Bahwa pada zaman itu teknologi sudah berkembang sehingga mampu membuat pahatan yang abadi seperti ini," ucap KDM.

"Biar apa ?, biar anak cucu Prabu Siliwangi pada pinter. Nanti kalau kita mengatakan ini leluhur kita menulis dengan kesaktiannya, nanti gak mau belajar," sambung KDM.

Dedi pun meluruskan sangkaan orang bahwa dirinya yang merupakan orang yang mistik.

"Saya ini orang yang disangka mistik, padahal mah akademik," kata KDM.

"Jadi mari kita belajar, kalau leluhur kita sudah menulis seperti ini, maka hari ini kita harus lebih pinter dari leluhur kita," ungkap KDM.

KDM juga mendapat cerita bahwa tempat prasasti tersebut merupakan lokasi penobatan Raja Pajajaran tepatnya yang diberi nama Pakuan Pajajaran.

"Makanya kantor gubernur wilayah namanya kantor gubernur wilayah Pakuan Pajajaran. Nanti semangatnya harus semangat Pakuan Pajajaran, banyak pohonnya, rumah-rumah tertata dengan baik, masyarakatnya egaliter, ramah, silih asah, silih asih, silih asuh, itulah semangat kita, pemimpin yang adil," ucap Dedi Mulyadi direspons Amin ramai-ramai.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Dedi Mulyadi Diterpa Isu Raja Sunda: Dari Telapak Kaki hingga Gaya Kepemimpinan yang Dikritik Keras

Artikel ini telah tayang di Sripoku.com dengan judul Singgung Kepemimpinan Raja, Fraksi PDIP Duga Dedi Mulyadi Buat Jabar Kerajaan, DPRD tak Dibutuhkan

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram