Putus Sekolah Ancam Anak Pesisir Bontang, Komisi A DPRD: Pemkot Harus Hadir

TRIBUNKALTIM.CO,BONTANG – Ancaman putus sekolah di wilayah pesisir Kota Bontang kian mengkhawatirkan.

Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, bahkan menyebut banyak anak di kawasan pesisir hanya menamatkan pendidikan dasar, lalu menikah dini atau terjun menjadi nelayan. 

Heri menyuarakan hal itu saat membuka Musrenbang RPJMD Kota Bontang 2025–2029 di Pendopo Rujab Wali Kota, Senin (19/5/2025). 

“Pendidikan di wilayah pesisir harus jadi perhatian, lantaran rata-rata yang saya ketahui perempuan kalau lulus SD langsung dinikahkan. Kalau laki-laki pasti jadi nelayan dan pemerintah harus hadir,” ucapnya.

Ia mendesak Pemkot Bontang segera mengambil langkah konkret untuk menjamin akses pendidikan menengah bagi anak-anak di Tihi-Tihi, Selangan, dan pemukiman laut lain yang terpisah jauh dari daratan utama.

Baca juga: Diduga Cemari Lingkungan, DPRD Kukar Koordinasi dengan DPRD Bontang Terkait Limbah CPO di Marangkayu

Menurut data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, angka putus sekolah di daerah pesisir mencapai 35 persen, jauh di atas rata-rata kota. 

Sebagian besar siswa terhenti pada jenjang SD karena terbentur masalah jarak, transportasi, dan ketersediaan fasilitas. 

Di Desa Tihi-Tihi misalnya, anak harus menyeberang laut setiap hari untuk bersekolah di darat.

“Masih menjadi PR bersama bahwa pendidikan di wilayah pesisir kita masih banyak yang hanya sampai SD saja,” tegas Heri. Ia menilai model sekolah reguler sulit diterapkan di sana—jumlah murid sedikit, guru sulit ditugaskan, dan biaya operasional tinggi.

Sebagai solusi, Heri mengusulkan pendirian sekolah paket setara SMP dan SMA di setiap dusun pesisir.

Dengan sistem belajar terbuka, ia yakin proses pembelajaran bisa berlangsung efektif tanpa harus memaksa siswa menyeberang jauh. 

“Kalau dipaksakan ke darat itu sulit. Sekolah paket akan lebih fleksibel dan menjangkau masyarakat setempat,” jelasnya.

Geografis Bontang yang 70 persen wilayahnya laut membuat pembangunan infrastuktur pendidikan menengah harus disesuaikan. 

Selama ini, Pemkot Bontang fokus pada sekolah formal di daratan utama—sementara pesisir tersisih karena tantangan logistik dan skala ekonomi.

Baca juga: Komisi C DPRD Bontang Desak PT EUP Penuhi Kewajiban Sosial Kepada Nelayan yang Terdampak

Heri menekankan, tanpa intervensi segera, putus sekolah akan memperlebar  kesenjangan sosial dan ekonomi. 

“Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Jika kita abai, generasi pesisir akan terus tertinggal,” pungkasnya. (*)