Driver Ojol Balikpapan Desak Evaluasi Program Aplikator, Keluhkan Pemotongan dan Tarif Rendah

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Ratusan driver ojek online di Kota Balikpapan kembali menyuarakan tuntutan mereka kepada perusahaan aplikator yang dinilai semakin memberatkan mitra.

Para driver meminta pemerintah turun tangan menyediakan payung hukum yang adil dan tegas dalam mengatur sistem kemitraan transportasi online.

Muhammad Aminudin, salah satu driver ojol yang telah bergabung sejak 2017, menegaskan bahwa program-program baru dari aplikator bukan menambah pendapatan, melainkan malah menekan penghasilan para driver.

"Kita hari ini bergerak, khususnya di Balikpapan. Kami menuntut agar aplikator menghitung ulang semua program yang dijalankan. Program baru ini bukan menambah, malah mengurangi dan menyusahkan. Kita ngantar 4 kilometer cuma dibayar Rp6.000, ini sangat tidak manusiawi," kata Aminudin, Senin (20/5/2025).

Baca juga: Update Demo Ojol 20 Mei 2025, Aksi Driver Ojol Demo Tak Murni, Driver Narik Tanpa Atribut

Ia juga menuding adanya permainan harga antar-aplikator yang saling menurunkan tarif secara sepihak.

"Aplikator ini seperti saling intip, satu turunkan tarif, yang lain ikut turunkan. Akhirnya driver tidak dapat hasil yang memuaskan. Pendapatan hari ini cuma cukup untuk hari ini, besok harus cari lagi. Belum lagi susahnya cari BBM sekarang," keluhnya.

Keluhan serupa disampaikan Wati, salah satu ojol wanita di Balikpapan. Ia menyoroti sistem pemotongan yang dinilai terlalu besar dan tidak transparan.

"Tuntutan kami, aplikator terlalu banyak potongan. Sudah dipotong 20 persen, ditambah lagi biaya langganan. Kalau nggak ikut program, orderan kita jadi sepi. Aplikator juga terus buka pendaftaran driver baru, padahal orderannya sedikit. Kami makin rugi," ujar Wati.

Ia juga menyoroti praktik double order yang merugikan driver.

Baca juga: Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri Temui Driver Online, Siap Fasilitasi Aspirasi ke Pusat

"Kita dapat dua pengantaran sekaligus, tapi bayarannya cuma satu. Harusnya ini jadi perhatian," tambahnya.

Para driver berharap pemerintah daerah maupun pusat segera hadir melalui regulasi yang melindungi mitra dan menertibkan sistem aplikator yang selama ini dianggap merugikan pengemudi online. (*)