Anggota DPRD Kaltim Apansyah Soroti Ketertinggalan Infrastruktur di Kutai Timur

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Ketertinggalan infrastruktur dasar di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi sorotan serius Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Komisi III, Apansyah.

Dalam keterangannya usai rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Apansyah menyoroti banyaknya permasalahan jalan rusak, minimnya akses air bersih, serta listrik yang belum merata di Kutim.

“Kemarin kita sudah sidak ke KPC berkaitan dengan infrastruktur jalan kita yang dari Sangatta ke Bengalon. Ini sangat-sangat memprihatinkan,” ucap Apansyah saat ditemui usai paripurna, Jumat (23/5/2025).

Baca juga: Usai Kelangkaan BBM di Balikpapan, Wali Kota Samarinda Andi Harun Inisiasi Langkah Pencegahan

Menurutnya, jalur utama yang menjadi akses penting masyarakat dan industri justru mengalami kerusakan parah, padahal digunakan secara intensif oleh perusahaan tambang. 

Dalam hal ini, pihak DPRD telah memanggil PT Kaltim Prima Coal (KPC) untuk meminta pertanggungjawaban. Namun, hingga kini KPC belum memberikan jawaban pasti lantaran baru mengantongi rekomendasi dan belum memperoleh izin formal yang berkaitan dengan pembangunan atau perbaikan jalan tersebut.

Secara umum, kondisi infrastruktur di Kutai Timur masih jauh tertinggal. Dari total 18 kecamatan yang ada, banyak wilayah yang belum mendapatkan perhatian cukup dalam hal pengembangan jalan, fasilitas air bersih, maupun listrik. 

Masalah ini menjadi perhatian utama bagi Apansyah, terutama sebagai wakil dari Daerah Pemilihan (Dapil) 6 yang meliputi wilayah Kutim.

Meski begitu, ada harapan di sektor konektivitas antarwilayah. Ia menyebut, jalur provinsi antara Kutai Timur dan Berau akan dipastikan terhubung pada tahun 2026. Salah satu proyek strategis dalam upaya tersebut adalah pembangunan Jembatan Nibung yang ditargetkan selesai tahun ini.

“Tetapi kalau berbicara jalur provinsi, insya Allah antara Kutim dan Berau 2026 kita pastikan itu terhubung,” ujarnya 

Tak hanya Kutai Timur, Apansyah juga menyinggung wilayah Berau dan Bontang yang mengalami persoalan infrastruktur serupa. Di Bontang, banjir kerap terjadi akibat sistem drainase yang buruk.

Dalam forum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelumnya, DPRD telah mendorong normalisasi drainase sebagai salah satu solusi konkret.

“Kalau kita berbicara Berau, ya sama juga ya, masih banyak infrastruktur yang tertinggal, begitu juga kan Bontang, hari ini sering terjadinya banjir,” sebutnya.

DPRD Kaltim, melalui Komisi III, juga menegaskan bahwa mereka terus menekan perusahaan-perusahaan tambang agar turut bertanggung jawab atas kerusakan jalan yang mereka lalui. 

Menurut Apansyah, hal ini termasuk dalam agenda pemanggilan KPC yang dimaksudkan untuk menjelaskan bentuk kontribusi mereka dalam perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur publik.

“Kita sudah memanggil pihak KPC tanggung jawabnya seperti apa?” ungkapnya.