PSU Pilkada Mahulu 2024
KPU Mahakam Ulu Berharap PSU Pilkada 2024 jadi yang Terakhir
Paulus Winarno Hendratmukti, menyampaikan, harapan besar agar pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada Mahulu 2024.
Penulis: Desy Filana | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahakam Ulu, Paulus Winarno Hendratmukti, menyampaikan, harapan besar agar pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada Mahulu 2024 yang dilaksanakan pada 24 Mei 2025 menjadi yang pertama dan terakhir.
Paulus menegaskan, komitmen KPU dan pemerintah daerah untuk menjadikan PSU Pilkada Mahulu 2025 ini sebagai langkah akhir tanpa pengulangan di masa mendatang.
Semoga apa yang sudah kita laksanakan di PSU ini menghasilkan hasil yang maksimal agar tidak ada lagi terjadi PSU di tahapan selanjutnya.
"Karena PSU ini sudah menjadi komitmen kami dari KPU dan pemerintah daerah bahwa PSU ini pertama dan terakhir. Jangan sampai terjadi lagi PSU untuk ke depannya,” ujar Paulus, Minggu (25/5/2025).
Baca juga: Partisipasi di PSU Pilkada Mahulu Tertinggi di Kalimantan Timur Capai 80,52 Persen
Meski demikian, Paulus mengakui bahwa undang-undang tetap membuka peluang untuk PSU jika terjadi pelanggaran signifikan.
Artinya ini kemungkinan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berarti apakah ada kemungkinan untuk PSU? Ada, karena undang-undang sudah mengatur hal itu," tuturnya.
"Tapi yang kita harapkan kembali lagi bahwa PSU ini membawa dampak atau akibat kepada para pihak, kepada semua para pihak,” tambahnya.
Paulus menekankan pentingnya semua pihak, termasuk penyelenggara, peserta pilkada.
Baca juga: Optimis Menangkan PSU Pilkada Mahulu 2024, Novita Bulan: Kami Sudah Bekerja Sangat Bagus dan Militan
Dan masyarakat untuk mematuhi aturan demi mencegah pelanggaran yang dapat memicu PSU kembali.
Ia juga menyampaikan bahwa KPU telah berupaya maksimal melalui bimbingan teknis dan pengawasan ketat untuk memastikan proses PSU berjalan lancar, transparan, dan diterima oleh semua pihak.
“Kami ingin PSU ini menjadi pembelajaran agar proses demokrasi ke depan lebih baik,” tutup Paulus. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.