Waspada Kemarau Basah, BPBD Samarinda Imbau Warga Hindari Daerah Rawan Longsor

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Meski telah memasuki periode kemarau, Kota Samarinda diperkirakan masih akan diguyur hujan dalam beberapa waktu ke depan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda, Suwarso, menyebutkan bahwa kondisi cuaca saat ini mengarah pada pola kemarau basah, yang ditandai dengan masih adanya potensi hujan lebat hingga Agustus 2025.

“Saya dapat info dari BMKG, sepertinya Samarinda ini mulai memasuki kemarau basah. Di antaranya didasari 10 hari itu masih ada hujan, potensi hujan lebat juga masih ada. Itu nanti sampai dengan sekitar Agustus, tapi kemarau yang normal di Agustus–September,” jelas Suwarso (24/5). 

Baca juga: Pemkot Samarinda Tanggung Biaya Notaris Rp2,5 Juta untuk Pembentukan 59 Koperasi Merah Putih

Fenomena ini menjadi perhatian serius BPBD, mengingat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda kota pada pertengahan Mei lalu telah menimbulkan kerusakan signifikan dan korban jiwa.

Suwarso menekankan bahwa curah hujan ekstrem yang mencapai lebih dari 153 mm, ditambah kondisi hulu Sungai Mahakam yang juga diguyur hujan serta faktor pasang besar, menjadi penyebab utama banjir bandang tersebut.

“Kejadian kemarin siapapun tidak bisa mengantisipasi karena curah hujan di atas 153 mm. Kemudian di hulu hujan, pasang besar, lalu ada beberapa daerah yang kemiringan ditempati oleh warga, bahkan kegiatan pembukaan lahan dan pemotongan pohon di sisi bukit itu berpotensi longsor juga,” bebernya.

Sebagai langkah antisipasi, Suwarso mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam memilih lokasi hunian. Terutama warga yang tinggal di daerah rawan longsor dan genangan air, untuk segera mencari tempat yang lebih aman.

“Imbauannya, karena kemarin sudah ada korban, itu bisa dijadikan ukuran bahwa jangan lagi tinggal di daerah rawan longsor. Mulai sekarang cari tempat-tempat yang aman dari longsor, termasuk daerah genangan-genangan air, supaya tidak ada lagi korban seperti kemarin. Karena tidak bisa pemerintah ini sendiri,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap rambu dan peringatan dini yang telah dipasang di kawasan berisiko tinggi. 

Terkait penanganan dampak bencana sebelumnya, Suwarso menyampaikan bahwa BPBD bersama instansi teknis lainnya telah menyalurkan bantuan stimulan secara bertahap kepada warga terdampak, baik di sektor pertanian maupun pemukiman.

“Dari pertanian ini teman-teman sudah bergerak. Yang lahannya terendam, kemudian rumah-rumah dan sarpras yang terdampak banjir dan longsor, itu sudah diberikan bantuan stimulan. Mulai tertahap ya, karena banyak, tapi sudah kita siapkan melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana,” jelasnya.

Salah satu infrastruktur yang menjadi perhatian adalah Jalan HAM Rifaddin, yang mengalami putus total akibat longsor. BPBD telah menerbitkan surat tanggap darurat dengan masa penanganan selama 120 hari untuk memastikan pemulihan berjalan cepat.

Langkah ini diambil agar arus lalu lintas dapat segera dipulihkan, mengingat jalan tersebut merupakan jalur utama yang vital bagi mobilitas warga.

Informasi yang diterima BPBD dari pihak Otoritas Pelaksana Teknis (OPT) Jalan Provinsi menyebutkan pembangunan jembatan darurat menjadi opsi tercepat sebelum perbaikan permanen dilakukan.

“Di jangka pendek, rencananya pakai jembatan bailey karena dia ingin mengakses dana dari Kementerian PUPR yang tanggap darurat,” pungkas Suwarso.(*)