Bontang Pilah Data Stunting, Neni: Bertubuh Pendek Belum Tentu Stunting

TRIBUNKALTIM.CO,BONTANG - Salah satu prioritas Walikota Bontang Neni Moerniaeni dalam 100 hari kepemimpinannya adalah, menangani kasus stunting hingga akar persoalannya, dengan melakukan pendataan ulang dan intervensi.

Pemerintah Kota Bontang mengambil langkah berbeda dalam penanganan stunting. Tidak semua anak bertubuh pendek langsung dicap stunting.

Data dipilah berdasarkan diagnosis ahli, untuk memastikan intervensi tepat sasaran.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa pendekatan ini menghindarkan pemerintah dari generalisasi yang kerap terjadi dalam laporan stunting. 

Ia menyebut angka prevalensi stunting kini ditegaskan melalui hasil sensus lapangan, bukan sekadar survei.

Baca juga: 1.219 Anak di Bontang Kaltim Terindikasi Stunting, Wali Kota Neni Moerniaeni Gerak Cepat

“Dulu semua anak pendek dianggap stunting. Padahal ada yang pendek karena faktor genetik. Kalau kita samaratakan, intervensinya bisa keliru,” kata Neni dalam rapat evaluasi di Rumah Jabatan Wali Kota, kemarin.

Selama dua bulan, sejak April hingga Mei 2025, Pemkot Bontang melaksanakan operasi timbang terhadap 10.047 balita di 15 kelurahan.

Dari jumlah itu, 1.752 anak tercatat memiliki tubuh pendek, namun tidak semua langsung diklasifikasikan stunting.

Berdasarkan diagnosis dokter spesialis anak dan ahli gizi, balita pendek kemudian dipilah menjadi tiga kategori: pertama pendek, gizi baik, berat badan normal: 885 anak.

Kedua, pendek, gizi baik, berat badan kurang: 676 anak, dan terakhir pendek, gizi kurang, berat badan kurang: 191 anak

Dari jumlah itu, sekitar 880 anak diyakini mengalami kondisi genetik—tidak terkait masalah gizi. 

Sehingga angka stunting riil Bontang kini ditetapkan sebanyak 1.219 anak atau 12 persen. Turun drastis dari 20,6 persen pada Agustus 2024.

“Ini bukan data estimasi seperti dari BPS yang berbasis survei. Kita sensus langsung dan ada anamnesis oleh tenaga medis. Ini yang bikin datanya valid,” jelas Neni.

Intervensi

Pemkot juga mencatat empat kelurahan dengan kasus stunting tertinggi: Bontang Lestari dan Tanjung Laut Indah masing-masing 26 anak, Loktuan 24 anak, dan Tanjung Laut 21 anak. Mayoritas kelurahan lainnya melaporkan kasus di bawah 20 anak.

Untuk menekan angka tersebut, Bontang mengalokasikan anggaran Rp 4 miliar untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada balita dan 360 ibu hamil berisiko. PMT akan diberikan mulai Juli hingga September 2025 melalui 142 posyandu.

Baca juga: Stunting di Bontang Turun Drastis Jadi 12 Persen, Neni: Data Kami Valid dan Hasil Sensus

“Nilai makanannya Rp 32 ribu per porsi, lengkap dengan protein dan kalori tinggi. Kami evaluasi setiap 3 bulan,” ujar Neni.

Operasi timbang ini juga mencatat tingkat partisipasi nyaris sempurna, yakni 99,94 persen. Ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi stunting berbasis data dan fakta lapangan.

“Kami ingin pastikan anak-anak Bontang tumbuh sehat bukan sekadar berdasarkan target angka, tapi sesuai kondisi sebenarnya,” tutupnya. (*)