Pemkab Kubar Berturut-turut Raih Opini WTP dari BPK RI yang ke Sepuluh Kalinya

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) kembali menorehkan prestasi dalam hal pengelolaan keuangan.

Untuk yang ke-10 kali berturut, Kubar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kaltim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024. 

“Kita bersyukur, dan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, ipini WTP ini merupakan yang ke-10 kalinya secara berturut-turut didapat oleh Pemkab Kubar,” kata Bupati Kubar, Frederick Edwin, dikonfirmasi, Selasa (27/5/2025).

Baca juga: Lepas Keberangkatan 85 Jamaah Haji,  Wabup Ajak Jaga Kebersamaan dan Nama Baik Kubar

Ia menjturkan Penyerahan penyerahan LHP atas LKPD tahun 2024 di Ruang Auditorium Nusantara, Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim, Samarinda, Jumat (23/05/2025).

Prestasi ini, kata Bupati, adalah hasil dari kerja keras pemerintah bersama perangkat daerah (PD) dalam menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dengan baik, sehingga meyakinkan BPK dan hasilnya bisa mempertahan WTP ke-10 kali.

Untuk itu, patut disyukuri dan bentuk kerjasama semua ASN dan legislatif yang telah melakukan pengawasan sehingga apa yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan serta dapat dipercaya memberikan keyakinan kepada BPK untuk memberikan WTP.

Bupati menyampaikan, apresiasi dan terima kasih kepada kepala daerah sebelumnya yang sudah berjuang keras untuk meraih opini WTP ke-10 ini.

Begitu juga dengan perangkat daerah yang telah membuat laporan keuangan dengan baik, sehingga tingkat akuntabilitas dan transparansi di dalam membangun Kubar dapat dilanjutkan.

Di tempat sama, Wakil Ketua I DPRD Kubar Agustinus menyampaikan apresiasi luar biasa atas kerja keras jajaran pemerintah, bersama perangkat daerah, sehingga Kubar mendapat opini WTP yang ke-10. 

Diharapkan, kerjasama yang baik ini terus terjaga dengan, sehingga WTP bisa dipertahankan kembali ke depannya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim Mochammad Suharyanto mengatakan, pemeriksaan LKPD dilakukan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan terdiri, standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Adapun poin temuan signifikan seperti, penatausahaan aset tetap dan utang, pembayaran ganda atau kelebihan pembayaran atas suatu kontrak. 

“Kemudian, optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dan terakhir, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja daerah,” jelasnya.

Selain dari Kutai Barat, secara bersamaan penyerahan hasil pemeriksaan LKPD juga diberikan kepada Bupati dan Walikota se-Kaltim. (*)