DPRD Berau Minta Pemkab Relokasi Permukiman Warga Korban Banjir Terparah

TRIBUNKALTIM.CO,TANJUNG REDEB - Banjir besar kembali melanda Kecamatan Sambaliung, Kelay dan Segah, Kabupaten Berau yang menjadi wilayah paling terdampak. 

Ketinggian air mencapai lima meter, merendam permukiman warga hingga atap rumah.

Tak jarang memaksa ribuan jiwa dari ratusan kepala keluarga (KK) untuk mengungsi ke tempat aman.

Tak hanya rumah, sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, tempat ibadah, dan kantor kampung, juga mengalami kerusakan parah akibat banjir yang terjadi secara berulang dalam beberapa tahun terakhir.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Berau, Sakirman, menilai, relokasi warga dari kawasan rawan banjir ke lokasi yang lebih aman merupakan solusi jangka panjang. Hal itu harus segera dipikirkan oleh pemerintah.

“Ini bukan sekadar pemindahan fisik, tapi upaya menyelamatkan kehidupan dan masa depan masyarakat. Kita tidak bisa terus membiarkan warga menjadi korban banjir setiap tahun,” ujar Sakirman, Minggu (1/6/2025).

Baca juga: Banjir Segah Berau Terparah, 15 Rumah Hanyut, Korban: Ada Suara Gemuruh, Tiba-tiba Air Besar Datang

Sakirman juga menyoroti faktor-faktor yang memperparah bencana, seperti kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Menurutnya, program relokasi harus dirancang secara menyeluruh, meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, serta tata ruang agar benar-benar efektif dan berkelanjutan.

Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk segera mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD.

Kemudian, menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat dan mitra pembangunan guna mendukung proses relokasi.

“Anggaran ini harus mencakup pembangunan infrastruktur di lokasi baru, penyediaan fasilitas umum, serta program pemberdayaan ekonomi bagi warga yang direlokasi,” tambahnya.

Baca juga: Bupati Berau Intruksikan Bangun Ulang Rumah dan Tempat Ibadah di Kampung Long Ayap Terdampak Banjir

Meski relokasi bukan langkah mudah, kata Sakirman, jika dirancang secara matang dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sejak awal, hal ini dapat menjadi solusi nyata untuk memutus siklus bencana yang telah menahun.

“Harapannya langkah ini dapat segera diambil oleh pemerintah daerah,” pungkasnya. (*)