Diskon Tarif Listrik 50 Persen Batal, Sri Mulyani Ungkap Alasannya

TRIBUNKALTIM.CO - Diskon tarif listrik 50 persen batal, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ungkap alasannya.

Sri Mulyani berpendapat, insentif tarif listik tidak bisa dijalankan pada periode Juni dan Juli karena proses penganggarannya jauh lebih lambat.

Hal tersebut menjadi alasan diskon tarif listrik tidak masuk dalam stimulus paket kebijakan ekonomi bulan Juni dan Juli, untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal II tahun 2025.

"Kita sudah rapat diantara para menteri, dan untuk pelaksanaan diskon listrik, ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (2/6/2025).

Sehingga Sri Mulyani bilang, insentif tarif listik ini dialihkan pada bantuan subsidi upah (BSU) karena data untuk BSU ini sudah jelas sebab pernah dilakukan pada masa Covid-19.

"Waktu itu data di BPJS masih perlu untuk dibersihkan. Dan sekarang, karena BPJS tenaga kerja datanya sudah clean untuk betul-
betul pekerja yang di bawah Rp 3,5 juta, dan sudah siap, maka kita memutuskan dengan kesiapan data, kecepatan program, kita mentargetkan untuk bantuan subsidi upah," papar dia.

Baca juga: Subsidi Gaji Rp 300 Ribu untuk Pekerja dan Guru Honorer, Ini Syarat dan Cara Cek Penerima BSU 2025

Ia menyampaikan, BSU akan diberikan kepada 17,3 juta pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi kabupaten dan kota. Untuk BSU ini, para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan akan diberikan bantuan Rp 300 ribu per bulan. 

"Diberikan untuk bulan Juni dan Juli, jadi dua bulan Rp 600 ribu. Penyaluran juga akan diupayakan pada bulan Juni ini," tutur Sri Mulyani.

"Selain itu, akan diberikan juga bantuan subsidi kepada 565 ribu guru honorer, (terdiri dari) 188 ribu guru di lingkungan Kementerian Dikdasmen maupun 277 ribu guru di Kementerian Agama. Guru honorer ini juga akan mendapatkan Rp 300 ribu per bulan untuk dua bulan, yaitu Rp 600 ribu," paparnya.

Sisi lain, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P Hutajulu mengatakan bahwa pembahasan soal diskon tarif listrik berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Nanti akan dilaporkan secara resmi. Sepertinya hari ini ada ratas, tunggu saja," ucap Jisman. 

Jisman menegaskan, hingga kini Kementerian ESDM belum mengeluarkan instruksi apapun kepada PT PLN (Persero) terkait kebijakan diskon tarif listrik tersebut. Menurutnya, proses pengambilan keputusan dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemaparan Menko Perekonomian kepada Presiden dalam rapat terbatas.

Setelah ada keputusan dari Presiden, barulah arahan akan diteruskan ke Kementerian ESDM, dan selanjutnya kepada PLN. "Belum ada (arahan ke PLN). Itu kan dari Pak Presiden dulu lewat ratas, lalu dari Menko ke kami (Kementerian ESDM), baru ke PLN," jelasnya.

Janji Diskon 50 Persen

Diberitakan sebelumnya, pemerintah disebut kembali akan memberikan diskon tarif listrik 50 persen pada Juni dan Juli 2025.

Namun, ada perbedaan syarat dari diskon listrik yang berlaku pada awal tahun lalu.

Diskon tarif listrik ini menjadi bagian dari enam paket stimulus ekonomi yang rencananya diluncurkan mulai 5 Juni 2025.

Kebijakan ini diharapkan mampu membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga dan bisa mendongkrak konsumsi masyarakat.

"Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal II. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi di Jakarta (24/5/2025).

Diskon tarif listrik 50 persen akan diberikan kepada sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 volt ampere (VA).

Penginapan Menteri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga menerbitkan aturan baru terkait biaya perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026.

Aturan itu dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

Pada aturan tersebut, uang perjalanan dinas bagi pejabat negara atau wakil menteri, pejabat eselon I dan eselon II khusus dalam kota berkisar Rp 75.000 sampai Rp 125.000.

Sedangkan untuk luar kota, senilai Rp 150.000 sampai Rp 250.000.Sedangkan biaya penginapan di dalam negeri untuk pejabat negara atau wakil menteri dan pejabat eselon I berkisar Rp 2.140.000 sampai RP 9.331.000.

Biaya penginapan untuk pejabat eselon II berkisar Rp 1.628.000 sampai RP 4.911.000. Sementara untuk pejabat eselon III dan IV
berkisar Rp 576.000 sampai Rp 3.731.000.

"Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 yang bersifat batas tertinggi sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini," tulis keterangan dalam beleid tersebut.

Biaya rapat pertemuan di luar kantor bagi menteri, setingkat menteri dan wakil menteri berkisar Rp 319.000 sampai Rp 789.000 untuk setengah hari.

Sedangkan untuk satu hari penuh, biaya pertemuan berkisar Rp 502.000 sampai Rp 1.046.000.

Kemudian untuk pejabat eselon I, II dan pejabat fungsional utama berkisar Rp 279.000 sampai Rp 650.000 biaya setengah hari. Biaya rapat full satu hari berkisar Rp 432.000 sampai Rp 1.026.000. 

Sementara biaya rapat untuk pejabat eselon III kebawah berkisar Rp 195.000 sampai 472.000 selama setengah hari. Biaya rapat satu hari antara Rp 310.000 sampai Rp 703.000.

Biaya perjalanan dinas luar negeri paling besar 792 dolar Amerika Serikat (AS) per orang per hari ke Inggris untuk ASN golongan A, 774 dolar AS golongan B dan 583 dolar AS untuk golongan C.

Biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri atau one way dari Jakarta menuju negara perwakilan paling tinggi ialah ke Panama, senilai 5.231 per orang untuk penerbangan published, 10.511 untuk kelas business dan 10.511 untuk kelas first.

Sedangkan, untuk perwakilan ke Jakarta dari Panama ialah sebesar 5.379 untuk penerbangan published, 12.084 untuk business class dan 17.946 untuk first class.

Umumkan 5 Stimulus Ekonomi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan lima stimulus ekonomi untuk masyarakat yang telah disetujui dan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (2/6/2025).

Pengumuman lima stimulus ekonomi ini disampaikan usai Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas yang diikuti sejumlah menteri bidang ekonomi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin sore.

Menurut Sri Mulyani, kelima paket stimulus ekonomi bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan stabilisasi ekonomi.

"Hari ini Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring.

"Hari ini telah diputuskan lima hal yang menjadi paket kebijakan ekonomi dengan target-target dari mereka yang akan mendapatkan manfaat dari paket stimulus tersebut," lanjutnya.

Sri Mulyani lantas merinci lima stimulus yang akan diberikan pemerintah pada Juni dan Juli 2025 ini.

Pertama, dalam rangka sekarang memasuki masa libur untuk anak-anak sekolah dan tahun ajaran baru, maka akan diberikan diskon transportasi. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan kegiatan ekonomi di dalam negeri dengan meningkatkan perjalanan di dalam negeri.

"Maka diskon transportasi ini sifatnya menyeluruh kepada seluruh moda transportasi," kata Sri Mulyani.

Untuk diskon tiket kereta api diberikan sebesar 30 persen dengan anggaran Rp 0,3 triliun.

Diskon ini diperkirakan bisa dinikmati oleh 2,8 juta penumpang kereta api dalam periode Juni dan Juli 2025 atau pada saat masa tahun ajaran sedang libur.

Kemudian ada diskon tiket pesawat yang sebelumnya pernah dilakukan pada saat Lebaran yang lalu.

"Maka kita melakukan sekali lagi untuk tiket pesawat kelas ekonomi PPN ditanggung pemerintah 6 persen. Dengan demikian harga tiket pesawat kelas ekonomi diharapkan bisa sedikit menurun," ungkap Sri Mulyani.

Anggaran untuk diskon tiket pesawat ini adalah sebesar Rp 0,43 triliun rupiah.

Lalu ada diskon untuk moda angkutan laut yang mana tiket kapal laut didiskon sebesar 50 persen Sri Mulyani bilang, anggaran untuk diskon tiket angkutan laut ini sebesar Rp 0,21 triliun untuk jangka waktu Juni dan Juli 2025.

"Untuk tiket angkutan laut ini diperkirakan (menyasar) 0,5 juta penumpang, kalau tadi pesawat terbang kelas ekonomi 6 juta penumpang. Dan ini semuanya dilakukan di bulan Juni dan Juli (2025)," kata Sri Mulyani.

"Dengan keseluruhan total anggaran untuk tiket kereta api, tiket pesawat kelas ekonomi dan tiket angkutan laut adalah Rp 0,94 triliun rupiah," lanjutnya.

Kedua, pemerintah juga akan melakukan pemberian diskon tarif tol sebesar 20 persen.

Sri Mulyani menyatakan diskon berlaku untuk bulan Juni dan Juli 2025 dan diperkirakan bisa menyasar 110 juta pengendara yang menggunakan jalan tol.

"Untuk ini (diskon jalan tol) akan dilakukan melalui operasi non-APBN, karena dalam hal ini untuk Kementerian PU akan melakukan atau sudah memberikan surat edaran kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mengenai kebijakan diskon tarif tol tersebut," ungkap Sri Mulyani.

Ketiga, pemerintah akan memberikan penebalan bantuan sosial (bansos) yang akan diberikan kepada masyarakat kelompok paling rentan dan miskin. Sri Mulyani mengungkapkan, penebalan bansos akan diberikan dalam bentuk tambahan dana Rp 200 ribu per bulan untuk dua bulan kepada penerima sasaran.

Adapun kelompok penerima manfaat untuk program kartu sembako sebesar 18,3 juta kelompok penerima manfaat.

"Selain diberikan Rp 200 ribu per bulan untuk 2 bulan yang akan dibayarkan pada bulan Juni ini, mereka juga akan mendapatkan 10 kilogram beras, bantuan beras gratis untuk 2 bulan. Jadi akan dapat 20 kilogram beras," tutur Sri Mulyani.

"Dalam hal ini total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah sebesar Rp 11,93 triliun. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Sosial akan melaksanakan untuk tambahan kartu sembako yaitu Rp 200 ribu per bulan dibayarkan bulan Juni. Sedangkan untuk bantuan pangan akan dilaksanakan dengan Bapanas dan Kementerian Pertanian," paparnya.

Keempat, pemerintah akan memberikan bantuan subsidi upah (BSU) kepada 17,3 juta pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi kabupaten dan kota.

 Untuk BSU ini, para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan akan diberikan bantuan Rp 300 ribu per bulan.

"Diberikan untuk bulan Juni dan Juli jadi dua bulan Rp 600 ribu. Penyaluran juga akan diupayakan pada bulan Juni ini," kata Sri Mulyani.

"Selain itu, akan diberikan juga bantuan subsidi kepada 565 ribu guru honorer, (terdiri dari) 188 ribu guru di lingkungan Kementerian Dikdasmen maupun 277 ribu guru di Kementerian Agama. Guru honorer ini juga akan mendapatkan Rp 300 ribu per bulan untuk dua bulan yaitu Rp 600 ribu," paparnya.

Adapun selain untuk pekerja dan guru honorer, di dalam paket kebijakan yang keempat ini juga akan diberikan perpanjangan diskon 50 persen untuk 2,7 juta pekerja di lingkungan enam industri padat karya.

Utamanya agar para pekerja di industri padat karya yang mendapatkan tekanan akibat berbagai situasi global dan persaingan ekspor bisa tetap mendapatkan jaminan kehilangan kerja (JKK) dengan iuran yang hanya dibayarkan 50 persen saja.

"Ini tentu anggaranya berasal dari non-APBN," tutur Sri Mulyani. 

"Sementara untuk subsidi upah dan untuk guru honorer akan disediakan anggaran dari APBN sebesar Rp 10,72 triliun rupiah,"  lanjutnya.

Baca juga: 5 Paket Stimulus Ekonomi Pemerintah, Ada Diskon Tarif Tol dan Subsidi Upah, Tidak Ada Diskon Listrik

Kelima, pemerintah memberikan diskon iuran JKK terutama pada pekerja yang upahnya di bawah Rp 3,5 juta.

Sri Mulyani bilang, lima paket stimulus yang diberikan pemerintah memiliki nilai total Rp 24,44 triliun.

Terdiri dari Rp 23,59 triliun dari APBN dan Rp 0,85 triliun dari non-APBN atau dunia usaha.

"Dengan adanya stimulus ini dan berbagai langkah percepatan program pemerintah, kita harapkan pada kuartal kedua, maka pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga mendekati 5 persen dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global," ungkap Sri Mulyani.

"Dengan pertumbuhan yang kita tetap jaga, maka kemiskinan dan pengangguran terbuka juga diharapkan
bisa turun lebih cepat," tambah bendahara negara itu. (Tribun Network/bel/wly/kps)