Wacana Pemprov Kaltim Kelola Pulau Kakaban Berau, Wagub Seno Aji: Masih Jauh

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pulau Kakaban di Kabupaten Berau, kini menjadi sorotan setelah mencuat wacana pengambilalihan pengelolaan pulau eksotis itu oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pulau yang terkenal dengan keindahan laut biru dan keberadaan ubur-ubur tak menyengat itu merupakan salah satu primadona wisata di kawasan Maratua dan menjadi magnet kuat bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Selama ini, pengelolaan Pulau Kakaban berada di bawah kendali Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.

Namun, dalam Workshop Kolaborasi Para Pihak dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K-KDPS) Kabupaten Berau yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, muncul pembahasan soal rencana keterlibatan lebih besar Pemprov Kaltim dalam pengelolaan kawasan tersebut.

Baca juga: Pemprov Kaltim Wacanakan Ambil Alih Pulau Kakaban, Wakil Bupati Berau Gamalis: Belum Bisa Komen

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, saat dimintai tanggapan terkait hal ini menegaskan bahwa prosesnya masih dalam tahap awal. 

“Itu kan baru pembicaraan, masih jauh,” ujarnya Senin (3/6/2025)

Menurut Seno Aji, tujuan utama dari rencana ini adalah untuk mendukung kabupaten, khususnya Berau, dalam meningkatkan pendapatan daerah serta pengembangan destinasi wisata unggulan. 

Merencanakan hal tersebut, Pemprov Kaltim telah menyiapkan konsep awal pengelolaan dan menyusun dokumen perencanaan.

Baca juga: Disbudpar Berau Sebut Tidak Benar jika Pemprov Kaltim Akan Ambil Alih Pengelolaan Pulau Kakaban

“Makanya kita blut, kita buat blut, rencananya begitu,” ungkapnya, 

Meski demikian, ia menekankan bahwa rencana ini tidak bisa dijalankan sepihak.

Diperlukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah. 

“Tapi kita harus diskusi banyak,” katanya.

Baca juga: Jangan Ambil Kakaban Kami, Pemkab Berau Tolak Pengelolaan Pulau Diambil Alih oleh Provinsi Kaltim

Lebih lanjut, Seno menyebutkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Berau, termasuk bupati dan wakil bupati, serta DPRD setempat dan stakeholder lainnya. 

“Banyak stakeholder yang harus kita datangi termasuk bupati, wakil bupati, DPRD Berau, dan lain sebagainya,” tambahnya.

Wagub menegaskan bahwa pengambilalihan ini bukan proses instan dan tidak akan dilakukan secara sepihak. 

“Tidak semata-mata langsung kita ambil,” tutupnya.(*)