Wagub Kaltim Seno Aji Duduk Bersila Bersama Mahasiswa, Jawab Langsung Kritik 100 Hari Kerja

Terkait aktivitas tambang ilegal, Seno menyatakan bahwa dalam 100 hari kerja, Pemprov telah menerima 8 laporan yang seluruhnya telah ditindaklanjuti.

Baca juga: 100 Hari Kerja Rudy–Seno di Tengah Efisiensi APBD Kaltim, Refocusing Anggaran hingga Rp2,5 Triliun

Untuk memperluas partisipasi publik, layanan pelaporan dengan pemindaian barcode juga akan diterapkan di seluruh wilayah Kaltim.

"Kita ikuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangannya," tegasnya.

Mahasiswa juga mengkritisi rendahnya kontribusi CSR dari perusahaan tambang, yang baru mencapai Rp1.000 per ton.

Pemprov pun telah mengirim surat ke perusahaan untuk menaikkan kontribusi menjadi Rp2.000 per ton, agar anggaran CSR bisa meningkat hingga Rp1 triliun per tahun.

Baca juga: Wabup Paser Beberkan Program 100 Hari Kerja, Fokus pada Pembangunan Infrastruktur 

"Kalau Rp2.000 per tahun maka setidaknya satu tahun kita akan mendapatkan Rp1 triliun anggaran," ujar Seno.

Dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan sekolah, kampus, dan pemberian insentif kepada tenaga pendidik.

Menanggapi isu Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang minim di Samarinda, Seno menyatakan bahwa Pemprov siap membantu Pemkot dalam memperluas area RTH guna mencegah banjir.

"Nah kita perlu sama-sama mendorong dan kami juga pemerintah provinsi juga akan membantu pemerintah kota supaya memperbesar RTH dan juga bisa mengurangi bahaya banjir nanti ke depannya," katanya.

Baca juga: Bupati Berau Sri Juniarsih tak Miliki Program 100 Hari Kerja Usai Dilantik

Dalam hal perlindungan masyarakat adat, Seno menekankan pentingnya penghormatan atas hak-hak adat, termasuk ruang hidup dan wilayah tradisional.

Ia mencontohkan masyarakat adat di Paser yang telah menerima penghargaan Kalpataru.

Untuk kasus perampasan ruang hidup masyarakat adat di Muara KT, Seno menyatakan bahwa sejak pekan pertama menjabat, Pemprov telah mengirim surat ke Menteri ESDM yang kini sedang ditindaklanjuti di tingkat pusat.

"Alhamdulillah dalam 100 hari kerja kita, minggu pertama yang lalu kita sudah menulis surat kepada Menteri SDM dibawa langsung oleh Pak Gubernur tanggal 15 April 2025 dan langsung ditindaklanjuti," ungkapnya.

Aksi dan audiensi berlangsung damai hingga menjelang petang, meninggalkan kesan kuat tentang pentingnya dialog langsung antara mahasiswa dan pemimpin daerah. (*)