Fraksi Golkar DPRD Balikpapan Dukung Revisi Perda Pajak Daerah, Ini Alasannya

TRIBUNKALTIM.CO,BALIKPAPAN - Fraksi Golkar DPRD Balikpapan mendukung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hal ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi Golkar, Nelly Turuallo, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-13 Masa Sidang III 2024/2025 di Gedung Parkir Klandasan Balikpapan, Kamis (5/6/2025). 

Menurut Nelly, perubahan terhadap peraturan daerah adalah langkah yang wajar dan perlu dilakukan agar tetap relevan dengan kebutuhan serta tantangan pembangunan daerah.

“Raperda ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi dan upaya memaksimalkan efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah,” ujar Nelly.

Baca juga: Jelang Idul Adha 2025, DPRD Balikpapan Pastikan Legalitas dan Kesehatan Sapi Kurban dari Luar Daerah

Fraksi Golkar menilai bahwa revisi peraturan ini akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan ddaerah

Selain itu, perubahan ini diyakini mampu mengoptimalkan potensi pendanaan untuk mendukung berbagai aspek pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, hingga pelayanan publik.

Dukungan penuh diberikan Fraksi Golkar sebagai bagian dari komitmen kolaboratif antara legislatif dan eksekutif.

Raperda ini dipandang sebagai instrumen penting dalam memperkuat kebijakan fiskal daerah ke depan.

"Kami meyakini bahwa kolaborasi berkelanjutan antara Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD akan dapat mewujudkan Kota Balikpapan menjadi kota global yang nyaman dihuni untuk semua," tegas Nelly.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Balikpapan mengusulkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Demikian disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Balikpapan ke-12 Masa Sidang III Tahun Sidang 2024/2025, Senin (26/5/2025).

Wakil Walikota Balikpapan, Bagus Susetyo, menjelaskan bahwa revisi ini merupakan bagian dari restrukturisasi sistem perpajakan dan retribusi yang mencakup tiga aspek utama.

Ketiga aspek tersebut yaitu restrukturisasi jenis pajak, penambahan sumber perpajakan baru, serta penyederhanaan jenis retribusi yang berlaku.

Dalam Raperda ini, terdapat ketentuan baru berupa tarif pajak yang disesuaikan serta penambahan jenis pajak sesuai regulasi terbaru.

"Pemerintah berharap revisi ini dapat memperkuat kewenangan daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan," ujar Bagus. 

Menurut Bagus, pengajuan ini juga dilatarbelakangi oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap fasilitas publik seperti tempat wisata, sarana olahraga, dan layanan parkir.

Kondisi tersebut menuntut penyesuaian tarif retribusi agar pelayanan publik tetap optimal.

Selain itu, kebutuhan masyarakat terhadap layanan persetujuan bangunan gedung serta kemudahan dalam pembayaran dan pelaporan pajak menjadi alasan tambahan untuk merevisi aturan tersebut.

Pemerintah juga menyoroti pentingnya regulasi teknis bagi petugas pemungut agar pelaksanaan di lapangan berjalan transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan komitmennya untuk merampungkan pembahasan Raperda ini bersama DPRD. 

Baca juga: Respon DPRD Balikpapan soal Putusan MK Terkait Sekolah Gratis, Akui APBD Bisa Terbebani

Tujuannya agar sistem perpajakan dan retribusi daerah dapat berjalan lebih adaptif terhadap kebutuhan kota yang terus berkembang.

Bagus menekankan bahwa revisi ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang memperkuat fondasi keuangan daerah untuk pembangunan yang berkelanjutan.

“Dengan adanya revisi ini, kita berharap sistem perpajakan dan retribusi daerah menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung keberlanjutan pembangunan di Balikpapan,” tandas Bagus. (*)