Percepat Roda Birokrasi, Pemkot Samarinda Segera Lantik Pejabat di Sembilan OPD Kosong

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah bersiap menggelar pelantikan untuk mengisi sejumlah jabatan struktural yang selama ini kosong di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).

Langkah ini diharapkan menjadi momentum percepatan roda birokrasi dan pelayanan publik di Ibu Kota Kalimantan Timur tersebut.

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengungkapkan bahwa proses asesmen tahap pertama telah rampung.

Saat ini, pihaknya hanya tinggal menunggu restu administrasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum resmi menetapkan nama-nama yang akan dilantik.

“Kita targetkan paling lambat akhir Juli sudah terisi. Karena asesmen tahap pertama sudah berjalan dan persetujuan dari Kemendagri juga sudah turun,” ujarnya.

Baca juga: Harga Tiket Masuk Samarinda Theme Park, Wisata Keluarga Sedia Arena Salju hingga Bianglala Tinggi

Orang nomor satu di Samarinda ini menekankan bahwa proses pelantikan yang direncanakan masih dalam koridor waktu yang diperbolehkan secara regulasi, yakni hingga awal Agustus 2025.

Ia berharap, pelantikan tersebut nantinya bisa dilakukan sebelum batas akhir waktu.

“Masih ada waktu sampai sekitar tanggal 10 Agustus. Tapi kita usahakan akhir Juli sudah selesai semua,” jelasnya.

Tidak hanya fokus pada posisi kepala dinas, pengisian jabatan kali ini juga mencakup sejumlah jabatan struktural penting lainnya yang selama ini lowong.

Oleh karena itu, pelantikan akan dilakukan secara serentak demi efisiensi waktu dan efektivitas pengelolaan SDM.

Baca juga: DLH Samarinda Sebut Penggunaan Kantong Plastik dan Pembuangan Jeroan Masih Dilakukan Warga

Jabatan-jabatan strategis yang hingga kini masih belum memiliki pemimpin definitif antara lain berada di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Inspektorat Daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM), serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).

Selain itu, kekosongan juga tercatat di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta jabatan Asisten I di Sekretariat Daerah.

“Kita harapkan pelantikan dilakukan sekaligus agar tidak perlu dilakukan dua hingga tiga kali. Ini demi percepatan kebijakan dan pelayanan publik,” pungkas Andi Harun. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.