Andi Harun Akan Proaktif Komunikasi dengan Provinsi dan Pusat untuk Atasi Banjir di Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA —  Walikota Samarinda Andi Harun terus melakukan upaya penanggulangan banjir secara sistemik dan komprehensif.

Namun upaya itu masih terkendala anggaran.

ia menegaskan bahwa skema penanggulangan banjir tidak mungkin hanya ditopang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.

Namun butuh sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat untuk menuntaskan persoalan ini.

“Saya sering menyampaikan berulang-ulang bahwa persoalan banjir ini bukan hanya persoalan Samarinda, tapi hampir semua kabupaten/kota juga mengalaminya. Jadi kita akan proaktif berkomunikasi dengan Dinas PUPR Provinsi, dengan BWS, termasuk juga dengan teman-teman kita anggota DPR RI dan DPRD Dapil Samarinda,” ujar Andi Harun.

Menurutnya, penanganan banjir di Samarinda memerlukan intervensi strategis dengan kebutuhan anggaran yang tidak sedikit.

Baca juga: Penanggulangan Banjir di Samarinda Kaltim Butuh Rp 1,7 Triliun, Ini Rincian Biayanya

Hanya untuk pembangunan 10 rumah pompa air saja, diperkirakan dana yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 836 miliar. 

Sementara itu, untuk pembangunan tanggul beton sepanjang 15 ribu meter, diperlukan anggaran sebesar Rp 900 miliar. Angka itu belum termasuk kebutuhan pembebasan lahan, sebab satu rumah pompa membutuhkan lahan minimal 500 meter persegi.

Andi Harun merinci bahwa dalam waktu dekat ini Pemkot akan mulai mengidentifikasi kemungkinan titik koordinat pemasangan rumah pompa air di beberapa kawasan strategis.

Seperti Jembatan Lempake Telian dan kawasan Griya Mukti, yang masing-masing akan menampung debit 2x100 liter per detik. Lokasi lain yang direncanakan antara lain Jalan PM Noor, Talangsari, Sempaja, Gatot Subroto, kawasan RSUD AWS, dan Jembatan Lambung Mangkurat.

“Inilah yang membutuhkan anggaran besar, karena rumah pompanya semua berukuran dua kali 100 liter per detik,” kata Andi Harun.

Tak hanya pompa dan tanggul, pengendalian banjir juga perlu memperhatikan restorasi saluran-saluran air yang terpengaruh pembangunan infrastruktur, termasuk jembatan dan jalan yang posisinya terlalu dekat dengan aliran sungai. 

“Kita juga membutuhkan penanggulan tadi untuk memastikan terkendalinya luapan air Karang Mumus ke sisi darat. Belum lagi restorasi akibat dampak pembangunan jembatan yang sangat mepet dengan air, atau saluran-saluran lain yang menimbulkan bottlenecking,” lanjutnya.

Andi Harun menyebut bahwa banyak faktor lain yang turut memperparah kondisi banjir, seperti penyempitan saluran, sedimentasi, dan tumpukan sampah.

Oleh karena itu, pendekatan struktural harus diimbangi dengan penataan sosial dan edukasi masyarakat.