Penanggulangan Banjir di Samarinda Kaltim Butuh Rp 1,7 Triliun, Ini Rincian Biayanya

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur memerlukan anggaran jumbo hingga Rp 1,7 triliun untuk mengatasi banjir secara menyeluruh. 

Angka tersebut mencakup kebutuhan pembangunan sistem pompa air dan proyek strategis lainnya seperti penanganan Sungai Karang Mumus (SKM), sedimentasi Waduk Benanga, serta pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan relokasi lahan terdampak.

Walikota Samarinda, Andi Harun, menyebut bahwa salah satu langkah konkret yang tengah didorong adalah pengadaan 10 unit pompa air di titik-titik krusial di kota ini.

"Beberapa waktu lalu kami melakukan koordinasi dengan BWS (Badan Wilayah Sungai), tidak hanya di Loa Janan Ilir tapi juga terkait kondisi di seluruh kota. Kita membutuhkan paling tidak 10 pompa air dan biayanya hampir kurang lebih Rp 850 miliar. Itu di luar lahan," ujar Andi Harun, baru-baru saja.

Baca juga: Walikota Andi Harun Siap Terbang ke Jakarta, Perjuangkan Dana Jumbo untuk Atasi Banjir Samarinda

Selain pompa, lanjutnya, penanggulangan SKM melalui pemasangan pemancangan membutuhkan dana Rp 900 miliar, menjadikan total kebutuhan penanganan dua proyek utama banjir tersebut mencapai Rp 1,75 triliun.

Belum termasuk kebutuhan lain seperti pengerukan Waduk Benanga dan penyediaan lahan relokasi.

Namun, persoalan anggaran menjadi tantangan utama. Apalagi muncul isu bahwa bantuan keuangan (bankeu) dari Pemprov Kaltim kepada Pemkot Samarinda akan ditiadakan pada tahun 2025.

"Mudahan hanya hoax karena kasihan masyarakat kalau kebijakannya seperti itu. Tapi saya yakin itu hoax, saya yakin Gubernur dan Wagub juga punya perhatian kepada warga Samarinda," tegasnya.

Baca juga: Walikota Andi Harun Sebut Sodetan Jadi Solusi Banjir di Loa Janan Ilir Samarinda

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah, Pemkot Samarinda akan melobi pemerintah pusat.

Andi Harun mengungkapkan bahwa usai Idul Adha, ia akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta guna memperjuangkan alokasi dana dari kementerian terkait.

“Saya juga akan bertemu dengan Wamen dan Menteri PUPR dan kami juga sudah mendapatkan lampu hijau, diutus khusus anggota DPR RI kita selama ini sudah peduli dengan Samarinda Kaltim yakni Budisatrio, yang akan berkomitmen terus membantu Kaltim dan Kota Samarinda. Dan kami telah menyerahkan kegiatan yang sudah ada perencanaan jangka pendek,” terangnya.

Ia menegaskan bahwa semua upaya ini bertujuan agar program-program prioritas penanganan banjir yang membutuhkan pembiayaan besar dapat didukung secara optimal oleh pusat.

Baca juga: Pakar Tata Kota Unmul Sebut Atasi Persoalan Banjir di Samarinda Harus Dilakukan Multisektor

"Pompa saja anggaran kebutuhannya Rp 850 miliar, sisa penanggulangan SKM seperti pemancangannya butuh Rp 900 miliar dan itu baru dua kegiatan. Belum lagi bicara dredging sedimentasi di Waduk Benanga, apalagi berbicara tentang DAS dan relokasi penyediaan lahan, jadi tidak mudah," bebernya.

Meski tantangannya besar, Andi Harun memastikan Pemkot tidak akan berhenti.

Semangat pantang menyerah tetap diusung untuk menyusun dan menjalankan program setiap tahun demi kesejahteraan warga Samarinda.

“Tapi saya ingin yakinkan bahwa pemerintah tidak pernah lelah dan berhenti untuk setiap tahun membuat program yang sudah kita rencanakan secara optimal,” pungkasnya. (*)