Anggota DPRD Protes karena Paripurna LKPj Gubernur tak Dihadiri Pejabat Penting Pemprov Kaltim 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA – Rapat Paripurna ke-18 di Gedung B (Utama) DPRD Kaltim yang membahas terkait agenda Penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Kamis (12/6/2025).

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel yang didampingi Ananda Emira Moeis memimpin rapat, serta dihadiri 31 anggota dewan baik langsung maupun daring via zoom. 

Turut juga dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang III, Sumber Daya Alam (SDA), Perekonomian dan Kesra, Arief Murdiyatno, mewakili Pemerintah Provinsi Kaltim.

Interupsi dilayangkan anggota dewan saat rapat paripurna kali ini.

Wakil Ketua Fraksi Golkar, Abdulloh mengawali interupsi pasca staf ahli Gubernur menyampaikan terkait pertanggungjawaban APBD 2024.

Baca juga: DPRD Kaltim Dorong Implementasi Program GratisPol untuk Perguruan Tinggi

Dalam interupsinya, Abdulloh meminta agar salinan laporan pertanggungjawaban APBD dibagikan kepada seluruh anggota dewan sebagai bahan kajian, bukan hanya disampaikan secara lisan.

“Hanya ingin mengingatkan saja pimpinan, ini kan nota keuangan, pertanggungjawaban APBD, sebaiknya barangkali anggota DPRD yang ikut dalam rapat bukan hanya jadi pendengar setia, tetapi juga diberikan salinan untuk bisa dipelajari,” tegasnya.

Menurut Abdulloh, isi laporan yang diucapkan pihak Pemprov Kaltim dipenuhi angka dan data teknis tidak bisa begitu saja diingat atau dipahami dalam sekali dengar. 

Tentunya, tanpa bahan tertulis, para anggota akan kesulitan mengoreksi, bahkan nantinya saat menyusun pandangan umum fraksi.

“Ini kan bukan hafalan APBD, angka–angkanya kan susah untuk dihafal, semestinya diberikan salinan itu agar kami bisa mempelajari, dalam pembahasan pandangan umum fraksi–fraksi,” sambungnya. 

Kemudian, interupsi disusul Anggota Fraksi Gerindra, Makmur HAPK.

Makmur menilai bahwa kehadiran staf ahli tidak mencerminkan penghargaan layak terhadap lembaga legislatif. 

Semestinya, rapat pembahasan strategis seperti pertanggungjawaban APBD, dihadiri langsung oleh pejabat penting Pemprov Kaltim, seperti Gubernur, Wakil Gubernur, atau Sekretaris Daerah.

Tak hanya itu, ia berharap acara-acara penting seperti ini, kelengkapan anggota dewan juga bisa datang dan hadir pada agenda rapat.

“Saya mohon maaf bukan bukan saya tidak menghargai staf ahli. Tapi saya lihat yang datang kesini bukan pejabat-pejabat penting. Mungkin kalau rapat-rapat biasa boleh, kalau rapat teknis tidak boleh, tetapi jangan sampai terjadi, pejabat penting di provinsi itu tidak ada yang hadir. Asistennya berapa coba? Kemarin sekda datang, Alhamdulillah, saat gubernur dan Wakil Gubernur tidak datang. Saya mengingatkan, kalau yang penting seperti ini paling tidak Gubernur atau Wakil atau Sekda yang datang,” bebernya.

Ia juga merasa prihatin atas menurunnya kualitas kehadiran pejabat dalam forum resmi.

Menurutnya, hal ini mencerminkan kurangnya komitmen eksekutif terhadap sinergi antara lembaga.

“Pejabat-pejabat seolah-olah tidak ada. Sekarang ini lengkap kok pejabatnya, tapi yang hadir hanya staf ahli. Dulu, jika Gubernur tidak hadir, masih ada Sekda atau Asisten. Ini kok makin menurun,” sambung Makmur HAPK.

Tentu ia berharap lembaga dewan tidak menurun terkait tingkat kehadiran dan ingin eksekutif juga bersinergi dalam rangka membahas pembangunan Kaltim.

“Saya kira inilah pesan moral saya untuk acara-acara selanjutnya,” imbuhnya.

Terakhir Anggota Fraksi PAN–NasDem, Abdul Giaz juga menambahkan dalam interupsinya, agar jajaran pimpinan OPD juga hadir ketika membahas hal penting, terlebih pertanggungjawaban terkait APBD.

Baca juga: DPRD Kaltim Gelar Rapat Paripurna Ke 17 dengan 5 Agenda Pokok

Ia berharap, kedepan pimpinan OPD tidak mengirimkan perwakilannya, tetapi hadir langsung dalam forum rapat paripurna.

“Saya mau bicara ada 45 OPD, sedangkan kita lihat disini yang hadir cuman 2 pimpinan OPD, dan juga perwakilan, dari 45 masa yang datang cuma segini? Minta tolong pimpinan, acara yang sakral ini kan kita saling menghargai,” ungkapnya.

“Ya kalau bisa jangan diwakilkan lah. Itu saja pimpinan dari saya, supaya kita bisa lebih menghargai kedepannya,” tanda Abdul Giaz. (*)