Reaksi Kapolri Usai Prabowo Mau Potong Anggaran Polri Demi Naikkan Gaji Hakim, 'Susah Jawabnya'

TRIBUNKALTIM.CO - Reaksi Kapolri usai Prabowo mau potong anggaran Polri demi naikkan gaji hakim.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim sesuai dengan golongannya dalam acara pengukuhan calon hakim di Mahkamah Agung (MA).

Ia menyatakan, gaji tertinggi akan diberikan kepada hakim yang paling junior dengan kenaikan hingga 280 persen.

Prabowo menyebut siap memotong anggaran TNI dan Polri demi menaikkan gaji hakim.

Seperti diketahui anggaran TNI dan Polri merupakan dua lembaga yang memiliki alokasi anggaran terbesar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025.

Baca juga: Solusi Prabowo Berantas Korupsi di Indonesia, Naikkan Gaji Hakim Agar Tidak Mudah Disuap

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menanggapi pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang mempertimbangkan untuk memotong anggaran TNI dan Polri untuk menaikkan gaji hakim.

Saat ditanya, Sigit hanya tersenyum lebar mendengar rencana yang baru tadi pagi disampaikan Presiden Prabowo.

“Nah, ini susah jawabnya,” ujar Sigit saat ditemui di depan Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Sigit yang berada di atas panggung acara ditemani oleh Ketua KSPSI Andi Gani Nena Wea, Presiden Serikat Buruh Said Iqbal, dan Kabareskrim Komjen Pol Wahyu Widada terus tersenyum lebar.

Ia juga sempat menoleh pada para pendampingnya itu.

Sambil tertawa, Sigit mengatakan, “Bercanda itu.”

Usai menanggapi pertanyaan terkait pemotongan anggaran itu, Sigit yang masih tersenyum turun dari panggung dan masuk ke dalam Mabes Polri, menyudahi sesi tanya jawab.

Presiden Siap Potong Anggaran TNI Polri untuk Gaji Hakim

Presiden Prabowo Subianto siap memotong anggaran TNI dan Polri demi menaikkan gaji hakim yang diumumkannya dalam acara pengukuhan calon hakim di Mahkamah Agung (MA).

Prabowo menjelaskan, tekadnya untuk menaikkan gaji hakim adalah untuk menyejahterakan para hakim tersebut.

"Kalau perlu anggaran lain saya kurangi di sini, di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri, kalau perlu anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi," kata Prabowo di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Baca juga: Ramai Paspampres Kena Tegur Prabowo karena Tepis Tangan Jenderal Negera Sahabat, Gestur Usai Ditegur

Menurut Prabowo, percuma memiliki kepolisian dan tentara yang hebat jika para penjahat akhirnya lolos di pengadilan.

Dalam kesempatan itu, ia menyatakan bahwa gaji tertinggi akan diberikan kepada hakim yang paling junior dengan kenaikan hingga 280 persen.

"Di mana kenaikan tertinggi mencapai 280 persen dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan junior, paling bawah," ujar Prabowo.

Prabowo berpandangan, kesejahteraan hakim menjadi sangat penting karena Indonesia membutuhkan sosok-sosok pengadil yang tidak dapat dibeli.

Anggaran TNI dan Polri Saat Ini

TNI dan Polri sendiri merupakan dua lembaga yang memiliki alokasi anggaran terbesar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025. 

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang membawahi TNI memiliki alokasi anggaran terbesar, yakni sebesar Rp 166,26 triliun.

Namun, angka tersebut terkena pangkas sebesar Rp 26,99 triliun akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Setelah efisiensi Rp 26,99 triliun, Kemenhan dan TNI masih memiliki anggaran Rp 139,2 triliun.

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto mengungkapkan, yang terdampak efisiensi anggaran di Kemenhan dan TNI hanyalah belanja barang dan belanja modal.

"Efisiensi anggaran Kemhan dan TNI sebesar Rp 26,993 triliun. Penyampaian ini merupakan informasi verbal yang telah diikuti dengan dokumen resmi, K/L (kementerian/lembaga) bisa menyampaikan usulan pengalihan kegiatan yang lebih prioritas dan produktif untuk dilaporkan kepada pimpinan," ujar Donny dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Kamis (13/2/2025).

Adapun Polri berada di peringkat kedua dengan alokasi anggaran sebesar Rp 126,62 triliun dalam APBN 2025.

Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran, Komjen Wahyu Hadiningrat, menjelaskan bahwa Polri juga melakukan rekonstruksi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Prabowo Subianto dan rapat dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca juga: Dasco Langsung Telepon Prabowo, Dengar Gaji Hakim Setara Jajan Rafathar 3 Hari

Hasilnya, anggaran Polri mengalami pemangkasan sebesar Rp 20,5 triliun atau 16,26 persen dari total pagu awal.

"Kalau diurai, ini di luar dari belanja pegawai. Yang terkena rekonstruksi adalah belanja barang dan belanja modal," ujar Wahyu dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Rabu (12/2/2025).

Sementara, belanja barang mengalami penurunan sebesar Rp 6,6 triliun atau 19,6 persen dari pagu awal.

Kemudian, untuk belanja modal turun signifikan menjadi Rp 19,1 triliun.

 "Tindak lanjut dari rekonstruksi anggaran, sehingga menghasilkan postur anggaran Polri menjadi Rp 106 triliun," jelas Wahyu. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Kompas.com