Pemkot Balikpapan Menargetkan PAD Sebesar Rp 1,3 Triliun pada Tahun 2025

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan mematok target ambisius Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,3 triliun pada tahun 2025.

Target ini mencerminkan optimisme tinggi, setelah sukses mencetak rekor PAD tertinggi sepanjang sejarah kota, yakni Rp1,065 triliun pada tahun 2024.

Angka tersebut melesat jauh dibanding realisasi PAD 2023 yang hanya Rp 966 miliar.

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Idham Mustari, mengungkapkan bahwa tren positif ini menunjukkan hasil kerja keras dalam menggali potensi lokal secara maksimal.

Baca juga: Pemkot Balikpapan Genjot Program Kota Layak Anak, Sinergi dan Regulasi Jadi Kunci

"Kami optimistis bisa melampaui target. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diprediksi menyumbang tambahan signifikan, sekitar Rp250 miliar ke kas daerah," ujarnya.

Selain itu, pendapatan dari sektor pajak hotel, restoran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), tetap menjadi tulang punggung pendapatan daerah.

Namun, perjalanan meraih target Rp1,3 triliun bukan tanpa hambatan. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja APBN dan APBD diperkirakan akan memperlambat perputaran dana di daerah.

Di sisi lain, beberapa proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat alokasi anggaran lebih ramping, dan mega proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina di Balikpapan kini telah memasuki tahap akhir.

"Tahun lalu kita terbantu oleh banyak event nasional dan kegiatan proyek besar. Tapi tahun ini, situasinya berbeda. Efek domino dari proyek-proyek itu mulai berkurang," jelas Idham.

Menghadapi tantangan tersebut, Pemkot Balikpapan menegaskan tidak akan bergantung sepenuhnya pada proyek nasional. Strategi penguatan dari dalam daerah terus digencarkan.

Mulai dari digitalisasi layanan perpajakan, peningkatan sistem pengawasan, hingga edukasi berkelanjutan kepada masyarakat agar lebih sadar dan patuh membayar pajak.

"Kami percaya, kekuatan kita ada pada partisipasi masyarakat. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi adalah kunci menjaga stabilitas PAD di tengah ketidakpastian nasional," tegasnya.

Semester pertama 2025 akan menjadi momen krusial untuk melihat sejauh mana kebijakan fiskal nasional berdampak pada ekonomi lokal.

Evaluasi terhadap realisasi PAD selama periode ini juga akan menjadi pijakan strategis dalam menyesuaikan langkah-langkah fiskal daerah di sisa tahun berjalan. (*)