Berita Nasional Terkini

Daftar Kontroversi Bobby Nasution, Kedekatan dengan Kadis PUPR Sumut yang Ditangkap KPK Disorot

Daftar kontroversi Bobby Nasution, kedekatan dengan Kadis PUPR Sumut yang ditangkap KPK kini disorot

Editor: Amalia Husnul A
Instagram bobbynst
KONTROVERSI BOBBY NASUTION - Gubernur Sumut, Bobby Nasution. Daftar kontroversi Bobby Nasution, kedekatan dengan Kadis PUPR Sumut yang ditangkap KPK kini disorot. (Instagram bobbynst) 

TRIBUNKALTIM.CO - Nama Gubernur Sumut, Bobby Nasution disorot setelah orang dekatnya, Topan Obaja Putra Ginting, Kadis PUPR Sumatera Utara ditangkap KPK dan dinyatakan sebagai tersangka.

Sosok Topan Ginting diketahui menjabat sebagai Kadis PUPR Pemko Medan ketika Bobby Nasution menjabat Walikota Medan dan saat menantu Jokowi tersebut menjadi Gubernur Sumut, ia juga naik menjadi Kadis PUPR Sumut

Sebelum kedekatannya Bobby Nasution dengan Topan Ginting, Kadis PUPR disorot, ada sejumlah kontroversi terkait Gubernur Sumut dan menantu Jokowi ini.

Dalam perjalanan politiknya, mulai dari Walikota Medan hingga kini Gubernur Sumut, ada sejumlah kontroversi dari Bobby Nasution.

Baca juga: Jejak Topan Ginting, Proyek Lampu Pocong hingga Jabat Kadis PUPR saat Bobby Nasution Jadi Gubernur

Daftar kontroversi Bobby Nasution, Gubernur Sumut dan menantu Jokowi: 

1) Blok Medan

Istilah Blok Medan mencuat dalam sidang kasus suap dan gratifikasi melibatkan mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK)  di Pengadilan Negeri Ternate, pada 31 Juli 2024.

Dalam sidang, saksi mengungkap dugaan keterlibatan Blok Medan dalam kegiatan pertambangan di Maluku Utara.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara saat itu, Suryanto Andili yang dihadirkan sebagai saksi, mengatakan bahwa Abdul Gani Kasuba menggunakan kode Blok Medan dalam memuluskan pengurusan izin tambang yang diduga dimiliki Bobby Nasution.

Di dalam sidang, Abdul Gani mengatakan istilah Blok Medan dipakai untuk pengurusan izin tambang di Halmahera untuk usaha milik Kahiyang Ayu, istri Bobby.

Jaksa mencecar Suryanto menyangkut keterlibatan Muhaimin Syarif alias Ucu di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut.

Jaksa kemudian menggali keterangan dari Suryanto dengan menanyakan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin tambang.

Di antara izin yang dikeluarkan disebut dengan istilah “Blok Medan”. Informasi itu lebih dulu keluar dari mulut Muhaimin Syarif yang sudah diperiksa pada kesempatan sebelumnya.

“Kemarin kan kita sudah periksa Pak Muhaimin Syarif, ada istilah Medan. Medan? Kenapa ada istilah Medan? Bukannya Ternate atau Obi? Kenapa Pak?” tanya Jaksa KPK.

Akan tetapi, Suryanto tidak mau menjawab dengan jelas. Jaksa pun membujuk anak buah Abdul Gani itu agar berterus terang.

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved