Fresh Graduate hingga IRT di Samarinda Berharap Perbanyak Lowongan Kerja yang Minim Pengalaman

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Tantangan dalam mencari kerja di era globalisasi sangat terasa saat ini.

Baru–baru ini Job Market Fair di Kota Samarinda juga ramai dikunjungi para pelamar.

Tak sedikit mereka menaruh harap agar mendapat pekerjaan, serta perluasan pasar kerja.

Novi, perempuan berusia 22 tahun seorang  fresh graduate lulusan Ilmu Hukum, berharap mendapat pekerjaan yang menunjang karirnya ke depan.

Baca juga: Walikota Samarinda Andi Harun Kerahkan Personel dan Alat Berat untuk Keruk Drainase di Titik Banjir

Tetapi, ia sering mendapat kendala minimnya pengalaman kerja, sehingga belum mendapatkan pekerjaan.

"Harapannya sih, fresh graduate dibuka peluangnya. Karena perusahaan banyak melihat dari pengalaman," ujarnya.

Sebagai fresh graduate kesempatan untuk bekerja di perusahaan juga sangat diharapkannya.

Minimnya peluang pekerjaan yang sesuai dengan bidang studi juga salah satu yang menjadi kendala. 

Banyak lulusan merasa sulit menemukan pekerjaan yang relevan dengan keahlian dan keterampilan yang mereka miliki.

“Selain job fair, saya mengirimkan banyak lamaran, tetapi belum mendapatkan tanggapan positif. Banyak perusahaan meminta pengalaman kerja, sementara sebagai fresh graduate tentu saja memiliki keterbatasan dalam hal itu. Rasanya sulit untuk bersaing di pasar kerja," ungkapnya.

Ibu rumah tangga (IRT) bernama Nurul (33) juga merasakan hal sama dan sempat hadir dalam job fair di Kota Samarinda 25–26 Juni 2025 lalu.

Ia ingin bekerja mengisi waktu luang dan membantu menambah perekonomian keluarga. 

"Saya ingin bekerja tentu membantu ekonomi keluarga, harus membantu suami mencari uang," kata Nurul.

Keluhannya terkait beberapa perusahaan sebelumnya yang pernah dicobanya melamar pekerjaan, banyak melihat terkait pengalaman dan statusnya yang telah bersuami.

Sehingga, sulit jika meninggalkan jauh untuk sekadar bekerja ke luar kota.

"Kalau dikatakan susah, ya susah, pertama sudah punya anak, sementara perusahaan, misal pertambangan butuhnya kita ada di lokasi, pertama jauh dari rumah, karena harus masuk site, jadi jauh dari anak kan,” terangnya.

"Diizinkan saja bekerja, keluarga juga mengizinkan, tetapi kasihan anak-anak, nggak bisa main sama ibunya" sambung Nurul.

BPS Kaltim: Pasar Kerja Kaltim Didominasi Pekerja Formal

Sementara itu, kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Timur (Kaltim) sendiri dari Badan Pusat Statistik (BPS)  per Februari 2025 masih menunjukkan dominasi pekerja formal. 

49,16 persen penduduk bekerja di Kaltim tercatat sebagai buruh, karyawan, atau pegawai.

Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana menjelaskan secara umum, status pekerjaan di Kaltim terbagi dalam 2 kategori besar: formal dan informal. 

Pekerja formal meliputi mereka yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dan pelaku usaha yang dibantu buruh tetap. 

Sedangkan pekerja informal mencakup pelaku usaha mandiri, pekerja dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar, pekerja bebas non-pertanian, serta pekerja keluarga.

“Pada Februari 2025, sektor informal menyerap 943.098 pekerja atau 46,92 persen dari total tenaga kerja. Kemudian pekerja formal masih mendominasi dengan jumlah 1.066.892 orang atau 53,08 persen,” terangnya.

Dibandingkan Februari tahun 2024 lalu, proporsi pekerja informal mengalami kenaikan sebesar 0,05 persen poin.

Sedangkan pekerja formal mengalami penurunan dalam proporsi yang sama. 

Meski selisihnya kecil, dinamika ini patut dicermati sebagai sinyal perubahan struktur pasar kerja di daerah.

Peningkatan pekerja informal bisa mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap tantangan ekonomi.

Namun, dapat menunjukkan peluang usaha baru yang muncul di luar sistem formal. 

“Walaupun pekerja formal masih mendominasi, sektor informal tetap perlu jadi perhatian dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan ke depan,” tegas Yusniar.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pekerja merupakan lulusan SMA umum (28,39 persen). 

Pekerja berpendidikan Diploma (3,84 persen) dan Universitas (13,67 persen) masih tergolong rendah. 

Sementara itu, buruh/karyawan/pegawai mendominasi status pekerjaan sebesar 49,16 persen, disusul pekerja sektor informal. Pekerja bebas di pertanian menjadi yang paling sedikit, hanya 0,99 persen.

Pemprov Kaltim Upayakan Tekan Pengangguran dan Kemiskinan

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni menanggapi terkait upaya menekan angka tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Ditegaskannya, bahwa pemerintah sudah mengarahkan pembangunan daerah ke arah yang lebih inklusif.

Tentu rancangan pembangunan ke depan juga melihat perumusan kebijakan bidang ketenagakerjaan.

Ia menyebut, angka pengangguran dan kemiskinan di Kaltim tahun 2024 menurun dibandingkan tahun 2021 lalu.

Dimana angka pengangguran menunjukan dari 6,83 persen di 2021 menjadi 5,14 persen di 2024. 

“Kemudian angka kemiskinan juga turun dari 6,54 persen pada 2021 menjadi 5,78 persen di 2024,” sebutnya.

Menurunnya tren pengangguran dan kemiskinan di Kaltim, optimisme Pemprov Kaltim di tahun 2030 bisa mencapai target utuk menurunkan dua indikator ini.

Targetnya, kemiskinan di Kaltim kembali turun dan mencapai 1,75 – 2,37 persen.

Pemprov Kaltim juga menyinggung angka kemiskinan dengan melakukan pemetaan program.

Program Gubernur–Wagub kini Gratispol dan Jospol juga bertujuan mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.

“Misal, dalam upaya mengurangi beban pengeluaran, bisa melalui program gratispol pendidikan. Mulai jenjang SMA/SMK/MA dan S1-S3, kemudian gratis biaya berobat dan gratis biaya administrasi kepemilikan rumah,” jelas Sri Wahyuni.

Kemudian dalam upaya menurunkan angka pengangguran, dapat melalui program Jospol yakni program bantuan permodalan, bantuan peralatan, dan pembinaan bagi pelaku usaha, kecil, menengah (UKM).

“Dalam lima tahun ke depan pemerintah akan memberikan bantuan tersebut kepada 10.000 pelaku UKM melalui program unggulan Jospol,” tegasnya.

Percepatan transformasi ekonomi dalam RPJMD 2025-2029, Pemprov Kaltim juga menyiapkan strategi agar memperkuat kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

“Pemerintah bakal mendorong hilirisasi produk lokal. Sektor perikanan dan pertanian serta lainnya hingga UMKM, kemudian memperluas pasar dan pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor primer,” pungkasnya. (*)