Rabu, 3 Juni 2026

Berita Kaltim Terkini

Akademisi Unmul Analisa Gratispol Pendidikan Pemprov Kaltim, Sarana dan Prasarana Belum Merata

Sosiolog dan Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Sri Murlianti menganalisa terkait program Gratispol khususnya sektor pendidikan

Tayang:
Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Nur Pratama
TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
PROGRAM GRATISPOL - Foto arsip anak-anak sekolah dasar. Sosiolog dan akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) mencermati terkait program Gratispol sektor pendidikan. Menurutnya, program bantuan pendidikan Gratispol yang sudah diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) belum menyentuh persoalan mendasar. Tentang pemerataan sampai ke pelosok dalam mengakses pendidikan, tentu tidak dapat hanya melihat angka statistik. (TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO) 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Sosiolog dan Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Sri Murlianti menganalisa terkait program Gratispol khususnya sektor pendidikan.

Menurutnya, program bantuan pendidikan Gratispol yang sudah diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) belum menyentuh persoalan mendasar. 

Tentang pemerataan sampai ke pelosok dalam mengakses pendidikan, tentu tidak dapat hanya melihat angka statistik.

Bukan hanya melihat dari indeks partisipasi pendidikan, ketika sarana-prasarana (sarpras) memang belum merata.

Baca juga: Ditangkap di Samarinda, Pemuda 25 Tahun Diduga Edarkan Sabu dari Pasar Segiri

Apalagi, belum menyentuh kelompok paling rentan, dan cenderung bersifat elitis serta berpotensi memperkuat ketimpangan akses pendidikan.

“Program ini tak jauh berbeda dari beasiswa konvensional yang sudah ada sebelum–sebelumnya, semangat awalnya untuk menghapus hambatan biaya, dan menyeluruh bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, justru makin kabur,” terangnya, Rabu (2/7/2025).

Selama ini, ia mengamati bahwa program pendidikan di Kaltim cenderung mengutamakan prestasi akademik, tanpa mempertimbangkan ketimpangan struktural yang membuat banyak anak dari daerah pedalaman tertinggal secara sistemik.

“Anak-anak desa bukan tidak mampu, mereka hanya tidak pernah diberi ruang untuk berkembang sejak pendidikan dasar. Bukan karena bodoh karena tertinggal, tapi karena sistemnya yang timpang sejak awal,” terangnya.

Sarpras, bukan saja persoalan gedung dan tenaga pendidik. 

Namun dari sisi jarak, contohnya kondisi sarpras di Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Daerah tersebut menggambarkan secara nyata, masih terdapat kesenjangan mengakses pendidikan yang menjadi masalah mendesak yang perlu ditangani. 

Akses ke sekolah dasar saja membutuhkan perjalanan jauh. 

Tak hanya itu, di jenjang SMP mayoritas sekolah hanya tersedia di tingkat kecamatan, serta tidak semua orang tua mampu membiayai anak-anak mereka.

“Kalau kita bicara generasi emas Kaltim, faktanya 80 persen anak-anak dari pedalaman bahkan tidak sampai ke SMA, apalagi perguruan tinggi. Yang dibantu selama ini hanya 20 persen yang berhasil keluar dari lingkaran ketimpangan itu,” jelasnya.

Kritik terhadap program Gratispol yang hanya mengcover Uang Kuliah Tunggal (UKT), tanpa mengakomodasi biaya hidup, transportasi, dan tempat tinggal yang justru menjadi beban utama mahasiswa dari desa.

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved