Bupati Mudyat Noor jadi Tamu Podcast Tempo, Beber Rencana Pembangunan di PPU Seiring Kehadiran IKN

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor, salah satu kepala daerah yang menjadi tamu spesial dalam program podcast nasional Teras Negeri yang diproduksi oleh media Tempo.

Kehadiran Bupati Mudyat dalam program ini, terkait dengan penyampaian informasi, visi misi kepala daerah dalam membangun wilayah Penajam Paser Utara.

Serta sejumlah tantangan kepemimpinan ditengah wilayah yang menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara atau IKN).

Pada sesi bincang santai namun sarat makna tersebut, Bupati Mudyat Noor memaparkan Visi Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk periode 2025–2029 dengan "Berkolaborasi Membangun Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara."

Baca juga: Bupati Mudyat Noor Sebut PPU Siap Sambut Investor, Siapkan Kawasan Industri Buluminung

Menurut Mudyat Noor, visi ini dilandasi kesadaran bahwa, Kabupaten PPU kini memegang peranan strategis nasional sebagai pintu gerbang utama menuju IKN.

Posisi geografis ini membawa konsekuensi besar, tanggung jawab untuk membangun daerah yang siap mendukung ibu kota masa depan Indonesia.

"Kita ingin memastikan pembangunan di PPU tidak tertinggal dari IKN. Pembangunan harus merata, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkap Mudyat Noor, Rabu (2/7/2025).

Ia juga menekankan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah menyelaraskan pembangunan Penajam Paser Utara dengan keberadaan IKN agar tidak terjadi ketimpangan antar wilayah.

“Sangat ironis bila IKN megah berdiri, tapi wilayah sekitarnya tertinggal,” ujarnya.

Untuk menjawab tantangan itu, ia menjelaskan bahwa saat ini Pemkab PPU tengah mengintensifkan sinkronisasi, dan integrasi kebijakan pembangunan daerah, dengan pemerintah pusat, provinsi, dan Otorita IKN (OIKN).

Baca juga: Program Bantuan Pendidikan Bupati PPU Mudyat Noor Mulai Berjalan Tahun Ini

Fokus utama diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar, layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, penguatan konektivitas wilayah, dan pengembangan sektor unggulan lokal.

"Langkah konkret dilakukan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan," jelasnya.

Mudyat  juga mengungkapkan telah mengajukan skema kompensasi fiskal, khusus kepada pemerintah pusat.

Hal itu sebagai bentuk keadilan fiskal, atas beban tambahan sebagai daerah penyangga IKN Nusantara.

“Sampai saat ini kami terus berupaya untuk mengusulkan dana transfer berbasis kinerja IKN, dan kebijakan alokasi dana pusat untuk membiayai pengendalian dampak sosial-lingkungan, dari pembangunan nasional serta pemerataan wilayah yang ada, karena beririsan langsung dengan IKN,” terangnya.