Bupati Mudyat Noor jadi Tamu Podcast Tempo, Beber Rencana Pembangunan di PPU Seiring Kehadiran IKN

Selain menyeimbangkan pemerataan pembangunan, juga menyelaraskan program tata kelola pemerintahan, melalui transformasi layanan publik berbasis digital.

Langkah ini dinilai mampu memangkas birokrasi, mempercepat pelayanan, dan menjadikan pembangunan lebih terukur.

Baca juga: Bupati PPU Mudyat Noor Teken MoU dengan UNPAR, Siapkan SDM Unggul Penyangga IKN

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini diwajibkan menyusun indikator SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) serta kontrak kinerja yang outcome-based.

Masyarakat juga dilibatkan secara aktif melalui pembentukan forum pelayanan publik sebagai mitra evaluasi.

"Kami ingin semua program benar-benar terukur dan transparan. Setiap kebijakan harus bisa dipertanggungjawabkan karena anggaran yang digunakan adalah milik rakyat," imbuhnya.

Bupati Mudyat Noor juga memiliki target besar, salah satunya menjadikan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai kawasan mandiri, inklusif, dan terdepan karena menjadi gerbang ibu kota nusantara.

Sehingga mengharuskan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul, berdaya saing dalam ekonomi lokal, dan penguatan tata kelola yang berintegritas.

“Kita hanya punya satu kesempatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Jangan sia-siakan peluang ini. Mari bersatu, berkolaborasi, dan bergerak bersama setiap rupiah anggaran dan program pembangunan harus kembali kepada rakyat. Ini bukan soal infrastruktur semata, tapi soal keadilan sosial dan keberlanjutan,” pungkasnya. (*)