Berita Kaltim Terkini
DPRD Kaltim Minta Sosialisasi Program Gratispol Diperluas, Dorong Pembentukan Perda
DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menyoroti pentingnya perluasan sosialisasi terkait program pendidikan Gratispol.
Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Miftah Aulia Anggraini
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menyoroti pentingnya perluasan sosialisasi terkait program pendidikan Gratispol.
Program ini dinilai masih membingungkan masyarakat karena kurangnya informasi resmi dan keterbukaan dari pihak terkait.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Syahri, menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh dan jelas mengenai program tersebut, terutama calon peserta didik di tingkat siswa dan mahasiswa.
"Program ini agar tidak simpang siur, mesti dibuka aksesnya (informasi) seluas–luasnya. Masyarakat, siswa dan mahasiswa berhak tahu, jangan hanya katanya–katanya saja,” tegas Sarkowi, Kamis (3/7/2025) petang.
Baca juga: Pemprov Kaltim Khawatir Gratispol Pendidikan Disusupi Pungli, Masyarakat Berperan Aktif Mengawasi
Politisi Partai Golkar itu juga menekankan bahwa legislatif mendukung penuh pelaksanaan program Gratispol dan siap mengawal melalui fungsi pengawasan.
Ia menyebut program ini masih berada di tahap awal implementasi sehingga penting untuk memberikan ruang evaluasi dan perbaikan secara bertahap.
“Kami sudah melakukan evaluasi pendalaman program. Kalau perlu kita perbaiki, ya kita perbaiki,” ujarnya.
Salah satu catatan penting DPRD adalah dasar hukum program yang hingga saat ini masih mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub).
Baca juga: Akademisi Unmul Analisa Gratispol Pendidikan Pemprov Kaltim, Sarana dan Prasarana Belum Merata
Menurut Sarkowi, kekuatan hukum Pergub belum cukup kuat untuk menjamin keberlangsungan program ke depan.
“Termasuk dasar hukumnya hanya Pergub dan dirasa belum cukup kuat, kita dorong untuk dijadikan Perda,” tegasnya.
Sarkowi juga mengapresiasi suara mahasiswa yang menyampaikan keresahan mereka terhadap pelaksanaan Gratispol.
Ia menyarankan agar forum-forum diskusi publik terus digelar agar ada ruang komunikasi langsung antara pemangku kebijakan dan masyarakat.
Baca juga: Banyak Masyarakat Tanya Cara Mendapatkan Program Gratispol, DPRD Kaltim Sentil Soal Sosialisasi
“Forum diskusi publik itu penting sebagai ruang dialog. Kita terbuka untuk evaluasi, masukan, dan saran,” kata Sarkowi.
Ia berharap masyarakat tidak buru–buru menilai program ini gagal sebelum pelaksanaannya berjalan secara menyeluruh.
“Biarkan dulu berjalan, nanti kalau ada yang kurang, kita evaluasi bersama,” pungkasnya. (*)
| Jalan Poros di 3 Daerah Kaltim Diperbaiki, Pengendara Diminta Waspada Pekerjaan Aspal |
|
|---|
| BBPJN Kaltim Pastikan Jalur Logistik Kukar-Kubar Lebih Aman dan Mulus |
|
|---|
| Kebijakan Ekspor Satu Pintu via Danantara Dinilai Riskan, Apindo Kaltim: Pemerintah Jangan Monopoli |
|
|---|
| Respons GAPKI Kaltim Soal Ekspor Sawit Lewat Danantara: Pemerintah–Swasta Perlu Kolaborasi |
|
|---|
| BPS Kaltim Catat Pergeseran Lapangan Kerja, Sektor Jasa Menggeliat Saat Tambang Mulai Lesu |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltim/foto/bank/originals/20250414_Anggota-DPRD-Kaltim-yang-juga-Ketua-Ikatan-Alumni-Fahutan-Unmul-Sarkowi-V-Zahry.jpg)