Disdikbud Samarinda Sebut Sekolah Terpadu Masih Kekurangan Siswa, Buka Pendaftaran Tahap Kedua

“Sekolah terpadu itu hanya penyebutan lokasi. Tujuannya supaya tamat SD nanti langsung masuk ke SMP, SMP-nya ke SMA, karena sekolah itu kan kurikulum nasional yang ada plus-nya. Tidak ada ijazah namanya sekolah terpadu. Yang ada itu ijazah SD, SMP, dan SMA,” tegas Asli.

Dalam aspek pembiayaan, model sekolah ini digagas sebagai sekolah negeri tanpa pungutan apa pun dari orang tua murid. Pemerintah kota mengambil alih seluruh mekanisme pendanaan melalui intervensi lintas OPD, mulai dari Dinas Pendidikan untuk kebutuhan rutin, hingga Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) untuk honor guru. Sekolah juga tetap menerima dana BOS dari pusat dan provinsi.

“Pemerintah kota yang mengintervensi. Untuk biaya rutin melalui distrik karena dia kawasannya terpadu. Tapi untuk gaji honor guru misalnya melalui Kesra. Jadi tidak boleh nanti memungut, mencari duit atau apa,” lanjutnya.

Baca juga: Asli Nuryadin Pasang Target Penyelesaian Rehabilitasi SDN 005 Loa Janan Ilir Samarinda

Asli juga mengonfirmasi bahwa ketua yayasan yang membawahi sekolah tersebut merupakan jabatan ex-officio yang dijalankan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda, guna memastikan jalannya fungsi pengawasan dan integrasi kebijakan pendidikan.

“Jadi siapa saja yang jadi Kepala Dinasnya, dia menjadi ex-officio ketua yayasannya. Ya, seperti itu,” ujarnya.

Asli berharap sekolah ini dapat menjadi model sekolah negeri modern yang menginspirasi lembaga pendidikan lain di Samarinda.

“Harapan kita, nanti sekolah itu bisa menjadi model atau mengimbaskan ke sekolah yang lain,”tutupnya. (*)