Pemerintah Gelontorkan Rp300 Miliar Biaya Pemeliharaan Bangunan IKN Kaltim Tahap 1 yang Rampung 2025

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah gelontorkan Rp300 Miliar biaya pemeliharaan bangunan IKN Kaltim tahap 1 yang rampung tahun 2025.

Diketahui, pembangunan IKN tahap I sudah kelar 100 persen.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahap I periode 2022-2024. 

Ini menandai selesainya fase awal pembangunan infrastruktur dan gedung-gedung penting di jantung ibu kota baru Indonesia.

Dengan selesainya tahap ini, fokus kini beralih ke pengelolaan dan pemeliharaan aset yang telah dibangun, yang diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 300 miliar.

Baca juga: Balikpapan Gerbang IKN Nusantara, Menteri Hanif Faisol Bangun Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup

Menurut Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, bangunan-bangunan yang kini berdiri di IKN sudah memenuhi standar kualitas yang memadai. 

"Bangunan yang saat ini terbangun sudah dirasa memiliki kualitas yang cukup baik, mengingat selama pembangunan juga terdapat tim supervisi/manajemen konstruksi yang membantu memastikan kualitas infrastruktur terbangun pada setiap prosesnya," jelas Danis kepada Kompas.com, Kamis (3/7/2025). 

Prabowo Pindah 2028

Diberitakan sebelumnya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan pertimbangan Presiden Prabowo Subianto yang bakal berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028.

Ia menyebutkan, Prabowo baru akan pindah ke IKN setelah ibu kota baru itu dapat memerankan fungsinya sebagai ibu kota politik dengan adanya kantor lemaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Presiden mengatakan kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif, dan kantor yudikatif di sana," kata Hasan kepada wartawan, Selasa (10/12/2024).

Hasan pun menyatakan, pembangunan IKN hingga saat ini akan terus dilanjutkan sehingga target menjadi ibu kota politik bakal terealisasi pada tahun 2028.

"Pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala, maka tahun 2028, atau paling lambat 2029, IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik," jelas Hasan.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan, Presiden Prabowo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus 2028.

 "Targetnya Pak Prabowo itu (pindah ke IKN) 17 Agustus 2028 sudah berkantor di sana,” ujar Dody, saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Dody menjelaskan, Presiden Prabowo masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana di IKN, seperti gedung legislatif dan yudikatif.

Baca juga: Kunjungan Istri Wapres RI Selvi Ananda ke IKN, Ini Langkah Satlantas Polresta Balikpapan

Tahap I Sudah Selesai 100 Persen

Menurut Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, bangunan-bangunan yang kini berdiri di IKN sudah memenuhi standar kualitas yang memadai. 

"Bangunan yang saat ini terbangun sudah dirasa memiliki kualitas yang cukup baik, mengingat selama pembangunan juga terdapat tim supervisi/manajemen konstruksi yang membantu memastikan kualitas infrastruktur terbangun pada setiap prosesnya," jelas Danis kepada Kompas.com, Kamis (3/7/2025). 

Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan juga terlihat jelas.

Danis menambahkan bahwa seluruh gedung yang dibangun di IKN mengaplikasikan konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC). 

BGH berfokus pada efisiensi energi, air, dan penggunaan material ramah lingkungan, seperti panel surya dan sistem daur ulang air.

Sementara BGC mengintegrasikan teknologi cerdas, seperti otomatisasi energi dan sistem pengelolaan bangunan berbasis IoT.

Contohnya, Kantor Otorita IKN dilengkapi sistem pengendalian energi pintar, meskipun implementasinya masih dalam tahap awal. 

"Penerapan kedua konsep ini mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU)," tutur Danis.

Setelah proses pembangunan selesai, setiap gedung akan melalui Provisional Hand Over (PHO), yaitu serah terima sementara dari kontraktor ke pemilik proyek, untuk memastikan semua spesifikasi dan kualitas telah terpenuhi.

Setelah itu, aset-aset ini secara resmi diserahkan kepada Otorita IKN melalui Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO).

Butuh Anggaran Jumbo

Dengan selesainya pembangunan fisik, tantangan berikutnya adalah pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset tersebut agar tetap berfungsi optimal dan berkelanjutan.

Otorita IKN telah mengelompokkan pengelolaan aset berdasarkan jenis infrastrukturnya, dengan masing-masing Project Officer dari Otorita IKN yang bertanggung jawab atas evaluasi dan monitoring.

"Proses ini juga didukung oleh pihak ketiga penyedia jasa untuk memastikan efisiensi dan keahlian dalam pengelolaan," cetus Danis.

Jenis-jenis infrastruktur yang kini masuk dalam fase pengelolaan meliputi:

Gedung dan Kawasan Kantor Kemenko: Termasuk kantor-kantor pemerintahan dan fasilitas pendukungnya.

Hunian: Seperti rumah susun (Rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ruang Terbuka Hijau: Area-area hijau, taman, dan fasilitas rekreasi.

Jalan: Jaringan jalan utama dan pendukung yang menghubungkan berbagai area di IKN. 

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM): Infrastruktur vital untuk pasokan air bersih.

Persampahan: Sistem pengelolaan limbah dan sanitasi kota.

Untuk mengoperasikan dan memelihara seluruh aset yang telah terbangun pada tahun ini, Otorita IKN memperkirakan akan membutuhkan anggaran pengelolaan sekitar Rp 200 miliar hingga Rp 300 miliar.

Angka ini mencerminkan skala besar investasi yang diperlukan untuk menjaga IKN tetap berfungsi sebagai kota yang efisien dan nyaman bagi penghuninya.

Tuntasnya Tahap I pembangunan IKN menjadi milestone penting, menandai kesiapan IKN untuk mulai dihuni dan dioperasikan.

Dengan adanya alokasi anggaran yang signifikan untuk pengelolaan, diharapkan IKN akan dapat terus berkembang sesuai dengan visi awalnya sebagai kota cerdas, hijau, dan berkelanjutan.

Danis Hidayat Sumadilaga, menegaskan bahwa kualitas infrastruktur yang berdiri saat ini sudah cukup baik. 

Menurut Danis, jaminan kualitas ini tak lepas dari peran tim supervisi dan manajemen konstruksi yang secara ketat mengawal setiap proses pembangunan.

"Tim ini bertugas memastikan bahwa seluruh infrastruktur dibangun sesuai standar yang ditetapkan," ujar Danis kepada Kompas.com, Kamis (3/7/2025). 

Lebih lanjut, Danis menjelaskan bahwa gedung-gedung di IKN tidak dibangun secara sembarangan.

Semuanya mengaplikasikan konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC).

BGH berfokus pada efisiensi energi, air, dan penggunaan material ramah lingkungan, seperti panel surya dan sistem daur ulang air.

Sementara BGC mengintegrasikan teknologi cerdas, seperti otomatisasi energi dan sistem pengelolaan bangunan berbasis Internet of Things (IoT).

Contohnya, Kantor Otorita IKN dilengkapi sistem pengendalian energi pintar, meskipun implementasinya masih dalam tahap awal. 

Baca juga: 574 CPNS Otorita IKN Tuntas Ikuti Pelatihan Bela Negara di Puslatpur Amborawan Kukar

Penerapan kedua konsep ini adalah bentuk komitmen IKN terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan berteknologi tinggi, sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU). 

Setelah selesai dibangun, setiap gedung menjalani proses Provisional Hand Over (PHO), yaitu serah terima sementara dari kontraktor. 

Setelah dipastikan memenuhi spesifikasi dan kualitas, aset-aset ini kemudian diserahkan secara resmi kepada Otorita IKN melalui Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO).

Ini menandai dimulainya fase pengelolaan oleh Otorita IKN. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Kompas.com dan Kompas.com 

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram