Perkuat Peran Kelurahan, DPRD Balikpapan Ingin Mediasi Sengketa Lebih Efisien

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Komisi I DPRD Kota Balikpapan menekankan pentingnya peran kelurahan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik.

Terutama dalam penyelesaian sengketa hukum di tingkat masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan sekaligus Koordinator Komisi I, Yono Suherman, menyatakan bahwa penguatan peran kelurahan merupakan strategi dalam mendekatkan penyelesaian konflik ke akar persoalan.

"Program ini dirancang untuk memperkuat fungsi kelurahan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, khususnya dalam hal mediasi konflik hukum yang muncul di lingkungan masyarakat," ujar politisi NasDem tersebut.

Komisi I juga sedang menyusun alokasi anggaran pendukung bagi program-program strategis lain yang akan dilaksanakan.

Baca juga: DPRD Dorong PTMB Atasi Krisis Air Bersih di Balikpapan

Upaya ini menjadi bagian dari persiapan Balikpapan sebagai tuan rumah APEKSI dan peringatan HUT Kota.

Selain meningkatkan efisiensi penanganan konflik, pendekatan mediasi di tingkat kelurahan dinilai lebih relevan dengan konteks sosial masyarakat.

Dengan kewenangan lebih besar, kelurahan diharapkan dapat menyelesaikan perkara kecil yang timbul di RT dan RW tanpa harus melibatkan proses hukum formal.

Langkah ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang cepat, efisien, dan berbasis kemanusiaan.

Melalui strategi ini, Komisi I berharap peran kelurahan tidak hanya administratif, tetapi juga aktif menjaga harmoni sosial di lingkungannya masing-masing.

"Kami ingin Balikpapan menjadi pelopor pelayanan hukum berbasis komunitas," tegas Yono. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.