Janji Seragam Sekolah Gratis di Berau Kaltim Baru Terwujud 2026

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Program seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa baru di jenjang SD dan SMP di Kabupaten Berau dipastikan baru akan direalisasikan pada 2026.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Berau, Mardiatul Idalisah, menanggapi pertanyaan masyarakat menjelang dimulainya tahun ajaran baru.

“Program seragam dan perlengkapan sekolah gratis dari Bupati dan Wakil Bupati memang ada, dan insyaAllah akan direalisasikan tahun depan. Kami mohon masyarakat bersabar,” ujarnya kepada Tribunkaltim.co, Rabu (9/7/2025).

Menurut Mardiatul, program yang menjadi salah satu janji politik Bupati Berau Sri Juniarsih Mas dan Wakil Bupati Berau Gamalis tersebut memang telah masuk dalam perencanaan.

Baca juga: Pendidikan Gratis TK-SMP di Berau Berlaku 2026, Siswa Juga Dapat Seragam Gratis

Namun pelaksanaannya masih membutuhkan persiapan matang, termasuk soal regulasi dan penganggaran, agar program bisa berjalan optimal tanpa kendala di lapangan.

Menjelang tahun ajaran baru ini, sejumlah orang tua siswa di Berau mulai mempertanyakan kelanjutan program tersebut, mengingat hingga awal Juli 2025 realisasinya belum terlihat.

Padahal, program ini diharapkan bisa membantu meringankan beban orang tua, khususnya dari kalangan kurang mampu, dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.

Meski belum dapat diberlakukan tahun ini, Mardiatul menegaskan bahwa kebijakan sekolah gratis tetap berjalan.

Baca juga: 18 Ribu Siswa di Kutai Timur Kaltim Bakal Dapat Seragam Gratis Tahun Ini

Seluruh siswa yang mendaftar di sekolah negeri tidak akan dikenakan biaya apa pun.

“Pendaftaran di sekolah negeri memang sudah digratiskan sejak beberapa tahun lalu. Tidak ada pungutan untuk biaya masuk, pembangunan, ataupun lainnya. Kalau ada sekolah negeri yang masih memungut, kami minta segera dilaporkan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Pemkab Berau tetap berkomitmen penuh mendukung akses pendidikan yang merata dan terjangkau.

Bukan hanya dari sisi pembiayaan, tetapi juga dari penyediaan ruang kelas, tenaga pengajar, hingga sarana dan prasarana pendukung lainnya.

“Itu tentu akan menjadi prioritas pemerintah daerah,” pungkasnya. (*)