Penugasan Wapres Gibran Berkantor di Papua, Pembuangan Politik atau Bentuk Dukungan Prabowo?

"Yang paling tepat memang Gibran. Sudah benar itu. Mudah-mudahan dia lama di sana, jangan cuma datang-pergi, datang-pergi,” ungkapnya.

Baca juga: Istana Bantah Prabowo Khusus Tugaskan Gibran ke Papua, Mensesneg: Itu Amanat UU Otsus Papua

 Deddy menilai penugasan Gibran ke Papua bukanlah “pembuangan” politik, melainkan amanah besar untuk menjawab persoalan mendasar di wilayah tersebut, mulai dari ketimpangan ekonomi, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan. 

“Itu akan menjadi kehormatan besar buat Gibran kalau dia mau berkantor di sana. Hands on terhadap masalah-masalah yang ada,” tuturnya. 

Deddy menegaskan, setelah pembangunan besar-besaran dalam 10 tahun terakhir, kini yang dibutuhkan masyarakat Papua adalah keadilan yang nyata, terutama dalam aspek pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik. 

“Kita lihat dulu kan mereka demo karena menolak makan gratis maunya pendidikan gratis, itu basic sekali soal pendidikan. Kedua daerah pedalaman, rakyatnya miskin. Lihat ya di media sosial bagaimana warga itu jalan berjam-jam, tengah malam datang nukar hasil tani atau kebunnya hanya itu dapat satu kotak Indomie, sebungkus Indomie. Itu kan persoalan apa? Persoalan ekonomi luar biasa," ungkapnya.

Sebelum bertugas, Deddy juga menyarankan supaya Gibran memahami kompleksitas persoalan Papua dengan berdiskusi bersama para tokoh lokal, sejarawan, dan sosiolog, serta kementerian terkait. 

Ia juga menyoroti tantangan di level pemerintahan daerah yang masih kekurangan sumber daya manusia berkualitas. 

Menurutnya, dana otonomi khusus (otsus) tidak cukup untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang terus meningkat setelah Papua dimekarkan menjadi enam provinsi. 

“Harusnya kan pusat gitu lho. Tentu Pak Gibran lebih tahu lah dan saya yakin dia akan berhasil lah," tutur Deddy.

Baca juga: Soal Surat Pemakzulan Gibran, Mahfud MD Tidak Percaya Puan Belum Baca, Masih Cari Modus Kesepakatan

Gibran Mengaku Siap

Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka telah buka suara terkait penugasan khusus Presiden Prabowo Subianto terhadap dirinya untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari presiden kepada wakil presiden untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wakil Presiden ke-13 Maruf Amin.

"Oh itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Maruf Amin dari tahun 2021-2022 mungkin, sudah lama," kata Gibran usai meninjau Sentra Lurik Tradisional di Dusun II, Desa Mlese, Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu.

Sebagai pembantu presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan di mana pun dan kapan pun, termasuk dalam penugasan khusus untuk percepatan pembangunan di Papua.

"Ya kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana pun, kapan pun. Dan saat ini kita menunggu perintah berikutnya. Kita siap. Kita siap," tuturnya.