Fraksi Gabungan DPRD Balikpapan Minta Lelang Proyek Lebih Profesional dan Efisien

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Fraksi Gabungan PKB - Hanura - Demokrat DPRD Balikpapan menekankan pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan lelang pekerjaan dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Balikpapan pada Selasa (15/7/2025) di Gedung Parkir Klandasan, saat fraksi menyampaikan pendapat akhir terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Fraksi gabungan menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota tidak cukup hanya memenuhi standar akuntabilitas dan kepatuhan hukum, tetapi juga harus mencerminkan manfaat nyata, solusi, dan ketepatan sasaran program bagi masyarakat.

"Pemkot Balikpapan harus melaksanakan lelang pekerjaan secara profesional untuk menciptakan kompetisi yang adil dan memastikan kualitas maksimal serta penyelesaian tepat waktu," tegas Juru Bicara Fraksi PKB - Hanura - Demokrat, Halili Adi Negara. 

Baca juga: Fraksi Gabungan DPRD Balikpapan Kritisi Lambannya Proyek Gedung DPRD dan RS Sayang Ibu dan Anak

Dalam evaluasinya, fraksi gabungan mendorong penghapusan program-program berbiaya tinggi yang dinilai kurang efektif.

Menurut fraksi, langkah ini diperlukan untuk memaksimalkan efisiensi anggaran dan mengoptimalkan dampak program bagi masyarakat.

Fraksi gabungan juga menyoroti pentingnya pengawasan internal dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan anggaran.

Hal ini dinilai krusial dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Baca juga: Tanggapan Fraksi PDIP DPRD Balikpapan soal Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024

Selain itu, fraksi gabungan meminta Pemkot Balikpapan untuk lebih proaktif dalam mengelola dana non APBD.

Koordinasi dengan instansi pemberi dana transfer, percepatan pelaksanaan kegiatan, serta kesiapan teknis dan administrasi perangkat daerah menjadi perhatian khusus.

Fraksi gabungan menyampaikan penolakannya terhadap penambahan anggaran untuk proyek strategis seperti gedung DPRD Balikpapan dan Rumah Sakit Sayang Ibu, sebelum tahap pengerjaan sebelumnya diselesaikan terlebih dahulu.

Fraksi gabungan juga menegaskan perlunya peningkatan kualitas perencanaan kerja dan alokasi anggaran untuk penanganan banjir, terutama di kawasan Wonosari, Kampung Timur, Gunung Samarinda, dan wilayah rawan lainnya.

Baca juga: DPRD Balikpapan Minta Pemkot Tindaklanjuti Keluhan Masyarakat Terkait Air PDAM dan Penanganan Banjir

"Penting juga untuk mengidentifikasi kendala dalam penggunaan dana tersebut guna menyusun strategi alternatif demi pembangunan Kota Balikpapan," ujar Halili. (*)