DPRD Paser Beri Rekomendasi Terkait Pelaksanaan APBD 2024, Sektor Perikanan Diusulkan Sumber PAD

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Paser memberikan sejumlah rekomendasi terkait hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. 

Rekomendasi itu disampaikan oleh Perwakilan Banggar DPRD Paser, Sri Nordianti dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Baling Seleloi, Sekretariat DPRD Paser, Kamis (17/7/2025).

Dalam penyampaiannya, DPRD Paser merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan kebutuhan belanja gaji dan tunjangan ASN di setiap OPD.

Baca juga: Bupati Paser Sampaikan Pendapat Akhir Pelaksanaan APBD 2024, Realisasi Pendapatan Lampaui Target

"Karena masih ditemukannya SILPA yang cukup besar pada pos belanja tersebut, menunjukkan kurang optimalnya penyesuaian dan perhitungan yang dilakukan sejak tahap awal penyusunan anggaran," terang Sri.

Setiap OPD diharapkan melakukan analisis kebutuhan belanja pegawai secara lebih cermat dan akurat pada tahapan pengusulan Perubahan APBD.

"Koordinasi antara BKPSDM, BKAD, dan seluruh OPD perlu ditingkatkan guna menyelaraskan perhitungan kebutuhan belanja gaji dan tunjangan ASN," tambahnya.

DPRD Paser merekomendasikan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melaksanakan kegiatan asistensi anggaran dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran.

Proses asistensi harus difokuskan pada pencermatan yang lebih dalam terhadap setiap usulan anggaran dari masing-masing OPD 

"Tim asistensi diharapkan dapat mengidentifikasi potensi pemborosan dan ketidaksesuaian dalam penyusunan anggaran sejak awal. Pemeriksaan detail terhadap komponen belanja wajib menjadi perhatian utama dalam proses asistensi," imbuhnya.

DPRD meminta Pemerintah Daerah untuk lebih terbuka dalam memilih metode pengadaan barang dan jasa. Evaluasi menyeluruh atas proses pengadaan sebelumnya harus dijadikan landasan.

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) didorong agar aktif memberikan asistensi kepada OPD, sekaligus meningkatkan kapasitas SDM pengadaan.

"Penguatan kapasitas SDM pengelola pengadaan di masing-masing OPD juga perlu ditingkatkan guna meningkatkan kualitas proses pengadaan barang dan jasa," jelasnya.

Selisih antara target dan realisasi pendapatan daerah menjadi sorotan. DPRD merekomendasikan penyesuaian target secara rasional berbasis data riil dalam setiap penyusunan Perubahan APBD.

Kajian potensi pendapatan oleh OPD pengelola harus dilakukan secara akurat agar proses penganggaran menjadi lebih kredibel.

"Penyesuaian target pendapatan daerah wajib dilakukan pada tahapan penyusunan perubahan APBD setiap tahunnya, agar lebih mencerminkan kondisi aktual, dengan penyesuaian target yang lebih rasional, sehingga proses penganggaran menjadi lebih kredibel dan dapat dilaksanakan secara optimal," ulalsnya.

Ditekankan, pelaksanaan APBD dinilai perlu dievaluasi secara berkala dan sistematis untuk meningkatkan akuntabilitas.

Untuk itu, DPRD Paser mendorong optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Kabupaten Paser (SIMPAS) dan memperkuat peran Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dalam menganalisis penyerapan anggaran secara komprehensif.

"Melalui sinergi SIMPAS dan TEPRA, pelaksanaan APBD dapat dievaluasi secara komprehensif, serta dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan memastikan setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Paser," tegasnya.

Rekomendasi lain mencakup kajian hilirisasi sampah untuk menggali potensi ekonomis dari pengelolaan sampah, termasuk pelibatan akademisi dan masyarakat.

DPRD juga meminta pengadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup guna memperkuat fungsi penegakan hukum di lapangan.

"Perlu melibatkan akademisi, sektor swasta, dan masyarakat dalam proses kajian, agar hasilnya lebih aplikatif dan berdampak nyata. Penguatan kelembagaan dan infrastruktur pengelolaan sampah harus menjadi bagian dari rencana pengembangan hilirisasi," ungkapnya.

Menghadapi tingginya Indeks Risiko Bencana (IRB), DPRD mendorong Pemerintah Daerah segera menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB) dan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

Evaluasi sistem mitigasi, pelatihan masyarakat, dan penguatan anggaran menjadi prioritas.

"Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana juga harus menjadi prioritas melalui edukasi dan pelatihan berkala, Pengalokasian anggaran yang memadai dalam APBD untuk program penanggulangan bencana wajib menjadi perhatian dalam perencanaan tahunan," papar Sri.

Terakhir, sektor perikanan diusulkan sebagai sumber PAD baru melalui kajian potensi tangkap dan budidaya.

Kajian ini diharapkan melahirkan roadmap pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Kajian harus mencakup aspek regulasi, infrastruktur pendukung, hingga pola kemitraan dengan pelaku usaha dan masyarakat. Dukungan kebijakan insentif dan pemberdayaan nelayan, serta pembudidaya ikan lokal juga perlu dirancang secara sistematis," tutup Sri. (*)