Bupati Paser Sampaikan Pendapat Akhir Pelaksanaan APBD 2024, Realisasi Pendapatan Lampaui Target

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Bupati Paser, Fahmi Fadli menyampaikan pendapat akhirnya terhadap persetujuan pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Paser tahun 2024.

Pendapat akhir tersebut disampaikan dalam rapat paripurna, yang diikuti oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Paser, beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tamu undangan di Gedung Baling Seleloi, Sekretariat DPRD Paser, Kamis (17/7/2025).

Seluruh Fraksi DPRD Paser telah menyampaikan pendapat akhirnya, dan telah mengambil keputusan untuk memberikan persetujuan, terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Paser tahun anggaran 2024.

"Kami berterima kasih dan mengapresiasi Banggar dan empat fraksi DPRD yang telah bekerja dalam mencermati dan mengevaluasi laporan APBD Paser tahun 2024 secara komprehensif," terang Fahmi dalam pidatonya.

Lebih lanjut disampaikan, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp4,82 triliun lebih, atau 102,13 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp4,72 triliun.

Baca juga: Banggar DPRD Paser Siapkan 10 Rekomendasi di Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024

"Pencapaian ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya, dengan selisih Rp1,09 triliun atau sekitar 29,39 persen. Pendapatan itu bersumber dari PAD Rp349,25 miliar lebih, pendapatan transfer Rp4,28 triliun lebih, pendapatan sah lainnya Rp188,91 miliar lebih," tambahnya.

Pada sisi belanja daerah, realisasi mencapai Rp4,90 triliun lebih, atau 90,99 persen dari rencana sebesar Rp5,38 triliun lebih.

Komponen pembiayaan daerah menunjukkan penerimaan Rp676,09 miliar lebih dari SiLPA tahun lalu, serta pengeluaran untuk penyertaan modal Rp15 miliar.

"Sehingga pembiayaan netto tercatat Rp661,09 miliar lebih, dengan SiLPA tahun ini sebesar Rp586,46 miliar lebih," ungkapnya.

Menanggapi rekomendasi Banggar dan Fraksi DPRD Paser, Pemkab berkomitmen melakukan perbaikan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban program. 

Baca juga: DPRD Paser Evaluasi APBD 2024, Realisasi Anggaran dan Kinerja jadi Sorotan

Lalu Fahmi Fadli memastikan, semua langkah tetap berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi serta penguatan pengendalian internal.

"Sesuai PP nomor 12 tahun 2019 pasal 196 ayat (1), Raperda dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD akan disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk evaluasi sebelum ditetapkan," tegasnya.

Ia menyadari, dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, ada bnyak dinamika yang terjadi di masyarakat dan sudah menjadi hal normal dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Paser tahun 2024.

Pemkab Paser sejatinya membutuhkan dukungan, dan masukan serta hal–hal yang kritis dari masyarakat, sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah dalam pelaksanaan anggaran tahun berjalan ataupun tahun yang akan datang.

"Sekaligus mendukung suksesnya program Paser TUNTAS, Kabupaten Paser yang tangguh, unggul, transformatif, adil dan sejahtera," urai Fahmi.

Baca juga: Bupati Paser Beri Bantuan ke Korban Kebakaran di Muara Komam