Tegur Gubernur tak Hadir Paripurna di DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud: Jangan Biarkan Berulang

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim dari Komisi IV, Syahariah Mas’ud menegur Gubernur Rudy Mas'ud  yang tidak hadir Rapat Paripurna ke-24 yang terselenggara di Gedung B, Jalan Teuku Umar, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Senin 21 Juli 2025.

Dalam rapat beragendakan penyampaian tanggapan Fraksi DPRD terhadap pendapat Gubernur Kaltim atas Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Lingkungan, pejabat Pemprov memang hanya beberapa yang hadir.

Posisi Gubernur sendiri hanya diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Alam, Arief Murdianto, bersama sejumlah kepala perangkat daerah.

Keberatan politisi Golkar ini disampaikan terbuka terkait ketidakhadiran Gubernur dalam forum penting seperti paripurna DPRD.

Baca juga: BK DPRD Kaltim Bacakan Putusan Dugaan Etik 2 Anggota Legislatif, tak Ada Unsur Penghinaan

Ia menilai, hal ini bentuk pengabaian terhadap isu-isu strategis yang menyangkut masa depan masyarakat Kaltim.

“Forum paripurna bukan rapat biasa, apalagi ini menyangkut isu pendidikan, perlindungan anak, hingga lingkungan hidup di 10 Kabupaten/Kota. Kehadiran kepala daerah menunjukkan keseriusan dalam menyikapi agenda rakyat, semestinya begitu,” kata Syahariah Mas’ud ditemui.

Syahariah memahami bila gubernur berhalangan hadir karena agenda penting lainnya.

Tetapi menurutnya, perwakilan yang semestinya diisi oleh pejabat setingkat wakil gubernur, sekretaris daerah (Sekda), asisten bukan hanya staf ahli.

“Hal ini soal etika pemerintahan dan penghormatan terhadap lembaga legislatif, minimal hadir Sekda atau Wakil Gubernur, Asisten bukan staf ahli,” imbuhnya.

Bukan soal itu saja, rendahnya tingkat kehadiran para kepala dinas di forum resmi dewan ini.

Ia menilai, hal ini dapat melemahkan koordinasi dan akuntabilitas antar lembaga pemerintah.

“Kalau kepala daerah hadir langsung, proses dinamika diskusi lebih terbuka, jadi itu komitmen nyata terhadap rakyat,” tegas Syahariah Mas’ud.

Walaupun Syahariah Mas’ud dan Gubernur Rudy Mas’ud ada hubungan keluarga, ia menekankan bahwa teguran atau kritik ini disampaikannya buka ke ranah pribadi.

“Saya tak punya urusan pribadi, murni soal tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Kalau ada kebiasaan keliru, jangan kita biarkan berulang,” tandasnya.

Baca juga: RSB dan Samsat Berau Diresmikan, DPRD Kaltim Tekankan Reformasi Sistemik dan Pengawasan Layanan

Tanggapan juga disampaikan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.

Absennya Gubernur Rudy Mas’ud sudah diinformasikan secara resmi kepada DPRD Kaltim, karena mengikuti pertemuan virtual bersama Presiden RI terkait Program Koperasi Merah Putih.

“Secara aturan Gubernur memang berwenang menunjuk siapa saja sebagai perwakilan, termasuk pejabat setingkat staf ahli. Tapi, kami tetap berharap, ke depan perwakilan yang hadir, memberikan tanggapan langsung terhadap pembahasan-pembahasan di forum resmi seperti ini (Rapat Paripurna),” pungkasnya. (*)